Tanjabtim. transsumatera.id
Kades sekabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) provinsi Jambi dikabarkan akan mengadakan bimtek diprovinsi jambi dan study banding ke Lombok ditengah wabah nasional nonbencana alam (desaese covid 19). Bahkan saat ini pemerintah sedang melakukan PPKM dalam mencegah penularan virus korona yang sangat membahayakan.

Bimbingan Teknis (Bimtek) yang akan di selenggarakan oleh Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) kab. Tanjab Timur seperti dipaksakan mesti situasi Covid -19 dan variannya mengancam, belum lagi asas manfaat dari kegiatan itu sendiri.

Menyeruak di permukaan, dikabarkan Apdesi merencanakan akan melakukan serangkaian Kegiatan mulai dari Bimtek hingga Kunjungan kerja (study banding). Untuk agenda bimtek rencananya akan dilaksanakan di kota Jambi pada 26-28 Juli dan selanjutnya Study Banding direncanakan ke Lombok.

Agenda Bimtek yang akan di gelar di (salah satu hotel) kota Jambi pun, di rencanakan diikuti oleh 3 orang perwakilan dari 73 desa (219 orang).

Terkait agenda Bimtek, Berlian Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tanjab Timur kepada awak media (13/7) mengatakan, pada prinsipnya kuasa penuh anggaran ada di Kepala Desa, jadi dan tidaknya kegiatan tersebut berdasarkan Musyawarah Desa.

Tetapi, lanjut Berlian, situasi ini (paparan covid-19, red) harus banyak pertimbangan. Tetapi pelaksanaan di 26 Juli itu masih isu.

Melihat berita di TV begitu?, banyaknya korban akibat covid, saran saya jangan, meskipun pemberlakukan PPKM di Jambi, sampai tanggal 20 Juli mendatang, tetapi kita juga belum tahu regulasi berikutnya, apakah sudah mereda atau belum.

Masih ditambahkan Berlian, tupoksinya PMD ikut membina, mengawasi pemerintahan desa dan termasuk fungsi pengawasan terhadap pengelolaan anggaran desa. Secara administrasi penganggaran bimtek tidak masalah jika sudah melalui Musdes.

Perlu di ingat, kegiatan pemerintah di Jambi jika sangat penting harus dilakukan dengan Vidcon (vidio conferens). Maka Saya, terkait bimtek akan menyampaikan ketentuan ini dan jika memaksakan jadi resiko.

Katanya bimtek ini materinya soal SDGs, sebetulnya seperti apa peran dinas PMD, dan seakan menghilangkan peran itu?, Kalau soal SDGs sudah cukup, kita (Dinas PMD) dibantu tenaga-tenaga ahli yang paham soal SDGs dari pendamping desa. Kalau materinya soal SDGs tidak perlu lagi. Tapi kalau mau memperdalam silahkan Dan, itu sudah dijelaskan sesuai ketentuan, SDGs kan dananya bersumber dari ADD. Dan dasarnya musyawarah di desa.

Tetapi, hingga kini kita belum mengetahui materi bimtek, kita tidak tahu. Belum ada surat tembusan ke PMD, ya. Apalagi ada agenda Studi Banding juga.

“Saya kira ini masih wacana, maka Saya sarankan, tolong agenda bimtek dipertimbangkan, jangan dipaksakan, jangan sampai menjadi sorotan dari masyarakat, ” Ungkapnya.

Dan, Saya sekali lagi setuju sepanjang kondusif, tentang keberangkatannya jangan dipaksakan. Kondisi saat ini melarang untuk kegiatan itu, tunggu setelah pulih atau Covid menurun.

Sementara, ketua Apdesi, Sumaryadi mengatakan, terkait kegiatan Bimtek untuk Kades se kabupaten Tanjab Timur kami Apdesi belum membuat surat kepada Lembaga atau PMD kapan berangkat dan dimana akan melakukan kegiatan tersebut.

“Kita masih mengkaji dan mempelajarinya, ” Jelasnya.

Pada saat di tanyakan perencanaannya, melalui selulernya, Sumaryadi tidak memberikan jawaban.

Di sari dari berbagai sumber kegiatan Bimtek kepala desa/perangkat desa tahun 2021 per desa rata-rata Rp. 15.000.000,- dan pelaksanaanya dilakukan oleh Apdesi.

Terdapat 73 desa yang tergabung dalam Apdesi, setiap desa menyetor atau iuran dengan besaran Rp. 15.000.000,-. Direncanakan Bimtek akan dikemas dalam Studi Banding ke Lombok dengan menggandeng Biro Perjalanan Wisata. Desas-desus di masyarakat kunker tersebut nantinya juga akan di ikuti oleh Bupati, Sekda, Kadis PMD dan para Staff.(003).