Pemkab Tanjabtim segel lahan PT Kaswari Unggul

Tanjabtim. Transsumatera.id.
Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur (tanjabtim) provinsi jambi berdasarkan SK Bupati tanjabtim nomor; 445 tahun 2020 tentang penerapan sangsi administratif paksaan pemerintah kepada PT.Kaswari Unggul. Untuk menghentikan semua kegiatan pada lokasi yang tidak memiliki izin lingkungan. Sesuai dengan UU NO 32 tahun 2009 pasal 114 setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 1 milyar.

Lahan perusahaan perkebunan sawit PT. Kaswari Unggul yang terletak di Desa Catur Rahayu, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Kamis siang (30/07/20) disegel oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup beserta satpol PP. Tanjabtim.

Penyegelan yang mendapat pengawalan dari Satpol PP, dan disaksikan pihak perusahaan, Dinas Perizinan, Dinas Perkebunan, Camat serta kades setempat ini, dilakukan karena hingga kini lahan perkebunan sawit milik PT. Kaswari Unggul seluas 148 hektare itu belum memiliki izin lingkungan.

Atas kegiatan tersebut, Dinas lingkungan hidup memasang 3 buah plang, yang berisikan tentang penegasan larangan beraktivitas dilahan yang bermasalah tersebut. Sesuai dengan SK Bupati no; 445 serta undang undang no; 32 tahun 2009. Terutama pasal 114.

Data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Tanjabtim menyebutkan, bahwa lahan PT. Kaswari Unggul yang memiliki izin lingkungan hanya ada seluas 3.470 hektar, sementara lahan seluas 148 hektar yang disegel itu hingga kini masih bermasalah karena tidak ada izin lingkungannya.

“Yang jelas izin lingkungan PT. Kaswari Unggul di kita (Dinas Lingkungan Hidup Tanjabtim, red) ada 3.470 hektar. Yang kita segel ini diluar izin lingkungan kita, kurang lebih 148 hektar,” kata Kabid P3LH Dinas Lingkungan Hidup Tanjabtim, Agus Pranoto saat dijumpai awak media dilokasi penyegelan lahan, Kamis (30/07/20).

Agus menjelaskan, Penerapan sanksi administratif paksaan Pemerintah kepada PT Kaswari Unggul ini berdasarkan SK. Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 445 tahun 2020.

Ya,” Dalam SK bupati tersebut ujar Agus, berisi tentang penghentian semua kegiatan pada lokasi yang tidak memiliki izin lingkungan di lahan PT. Kaswari Unggul. Yakni 148 hektar.

Selain itu ada juga tentang Sanksi pindana penjara maksimal 1 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, apabila pihak perusahaan yang dimaksud tidak melaksanakan paksaan Pemerintah, hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 114.

“Yang jelas intinya mereka harus melaksanakan paksaan Pemerintah, urus itu izin lingkungannya, jangan hanya mengambil hasilnya saja.”tegas Agus.

Penanggung jawab atau asisten devisi dua PT. Kaswari Unggul, Supriyatno membenarkan bahwa lahan seluas 148 hektar yang dikelola PT Kaswari Unggul itu belum memiliki izin lingkungan.tuturnya.

Dikatakannya, PT. Kaswari Unggul memiliki 4 devisi, sementara lahan yang bermasalah ini berada dilokasi devisi dua, dan telah beroperasi sejak tahun 2015 lalu.

Sementara terkait belum adanya izin lingkungan ini, Supriyatno enggan berkomentar banyak, ia menyebut kewenangan soal perizinan berada di kewenangan di tim yang telah ditunjuk oleh pihak perusahaan.

“Ya nanti kita akan diskusikan lagi dengan pimpinan. Yang jelas diareal lahan tanggung jawab saya inikan telah dilakukan penyegelan. Terkait langkah langkah nanti kita menunggu instruksi dari pihak pimpinan, karna kita hanya sebagai pelaksana di lapangan,”tukas Suprayitno.

Untuk diketahui, setiap bulannya lahan seluas 148 hektare tersebut mampu menghasilkan produksi buah sawit sebanyak 100 ton. Jika dikalikan 5 tahun sudah berapa banyak hasil yang diperolehnya, sementara tidak memiliki izin. Ini adalah rahasia perusahaan. (003.md).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: