WAYKANANAN-DPRD way kanan gelar Rapat paripurna penyampaian Laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2019. Bertempat Ruang Rapat Utama DPRD Way Kanan. Selasa (21/04/2020).
Dalam sambutannya Bupati Raden Adipati surya menyampaikan, Tahun 2019 adalah tahun ke empat kepemimpinan nya, Bupati Way Kanan H. Raden Adipati Surya, S.H., M.M, dan Wakil Bupati Dr. H. Edward Anthony, M.M.
“Banyak kemajuan yang telah dicapai. Meskipun belum bisa memuaskan semua pihak, namun dengan sumber daya yang terbatas kita sudah berupaya bekerja keras untuk memenuhi harapan masyarakat”.ungkap Adipati
LKPJ Bupati mejelaskan, hal ini merupakan manifestasi pelaksanaan UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sebagai Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan satu kali dalam 1 tahun paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 13 Tahun 2019.
Secara substansi, LKPJ Tahun 2019 merupakan evaluasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun, dengan tolak ukur berdasarkan capaian target kinerja RKPD Tahun 2019 yang merupakan penjabaran RPJMD 2016-2021.
Dalam LKPJ ini memuat, Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya Capaian program dan kegiatan, serta permasalahan dan penyelesaian masalah setiap urusan pemerintahan Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya, serta Pelaksanaan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Provinsi maupun dari Pusat,”
Dalam pengelolaan keuangan kita memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, berdasarkan pendekatan Money Follow Program Prioritas. Mengingat pendapatan kita terbatas, maka kita harus membelanjakan dengan efisien agar hasilnya lebih optimal.
Kinerja Pendapatan, dan Belanja Daerah pada Tahun 2019 adalah : 1.Pendapatan tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp.1.477.961.947.448,07 terealisasi, Rp.1.398.937.422.542,40 atau sebesar 94.65%. Kemudian 2.Belanja daerah tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp.1.472.531.366.991,81 terealisasi Rp.1.401.165.789.733,15 atau sebesar 95,15%. Dan 3.Pada sisi pembiayaan, tahun 2019 penerimaan pembiayaan sebesar Rp.7.964.858.293,74 Penerimaan Pembiayaan terealisasi sebesar 99,99 %.
Sedangkan Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.13.395.438.750,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 13.395.438.750,00 atau 100%. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000.000.000 dan Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan sebesar Rp. 12.395.438.750.
Selanjutnya realisai kinerja SKPD secara fisik tercapai 95,00% dan keuangan tercapai 81,87%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD cukup baik dengan penggunaan anggaran yang semakin efisien. Berikut saya sampaikan beberapa gambaran capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2019
Pertama, pertumbuhan penduduk Tahun 2019 bertambah 3.996 jiwa atau naik 0,89 persen. Tahun 2018 berjumlah 446.113 jiwa, Tahun 2019 menjadi 450.109 jiwa.
IPM mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 66,63 menjadi 67,19 di tahun 2019. Angka Harapan Hidup pada tahun 2018 selama 68,95 tahun menjadi 69,27 tahun pada tahun 2019. Harapan Lama Sekolah selama 12,33 tahun pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 menjadi 12,35 tahun. Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2018 selama 7,35 tahun naik menjadi 7,39 tahun di tahun 2019. Pengeluaran perkapita tahun 2018 sebesar Rp.8.979.000,- naik tahun 2019 menjadi Rp.9.292.000,
Pertumbuhan Ekonomi berfluktuasi selama periode 2016-2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,16%. Laju Inflasi relatif stabil tahun 2018 dan tahun 2019 di angka 2,56%, PDRB Perkapita tahun 2018 sebesar Rp. 29.378.161 tahun 2019 naik menjadi Rp. 31.378.767. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2018 sebesar Rp.13,105 trilyun meningkat menjadi Rp.14,123 trilyun pada tahun 2019. Dan Persentase Penduduk miskin menurun dari 13,52 % tahun 2018 menjadi 13,07 % pada tahun 2019.
Kemajuan tersebut bisa dilihat dari apresiasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan beberapa Lembaga kredibel, dimana kenerja kita semakin baik. Tidak kurang 68 penghargaan kita peroleh. Sebagai ilustrasi dalam tata kelola pemerintahan, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kita berada di Peringkat 120 dari 396 Kabupaten Se-Indonesia (dengan status tinggi)”,tandasnya.(Deni)
