TRANSSUMATERA.ID – Sekda kota Bandarlampung ditemani kepala Dinas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) angkat bicara terkait gaji ASN yang terlambat cair, Kamis (4/2/2021).
Sekda kota Bandarlampung, Badri Tamam menjelaskan keterlambatan gaji ASN/PNS di pemerintah kota Bandarlampung di picu oleh beberapa hal seperti dana transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) khususnya untuk gaji.
” Dana transfer yang setiap bulan diterima oleh pemerintah kota Bandarlampung pada bulan Februari ini ada keterlambatan,” ungkapnya.
Menurut dia, keterlambatan itu dilatarbelakangi masalah tekhnis menyangkut masalah Sistem Operasional Prosedur (SOP).
” Sesuai dengan ketentuan PMK terkait dana transfer ini, pada tahun 2021 berbeda dengan tahun 2020. Kalau tahun 2020 dana transfer itu turun langsung dari kementerian keuangan kepada daerah setiap akhir bulan tanpa ada persyaratan yang harus dipenuhi, dan untuk tahun 2021 SOP berubah ada hal-hal yang harus dipenuhi oleh daerah dalam penyaluran transfer dana alokasi umum. Terkait hal ini kota Bandarlampung salah satu yang belum memenuhi SOP itu karena adanya ketentuan baru,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, selain itu, penyaluran transfer dana alokasi umum ini juga menggunakan sistem by sistem.
” Kalau input datanya gak masuk, ya tidak dapat diproses. Dan tidak ada pemberitahuan atau konfirmasi secara langsung seperti adanya kekurangan persyaratan data semua ditentukan oleh sistem,” tegasnya.
Sementara itu, kepala dinas BPKAD, wilson mengungkapkan terkait keterlambatan pembayaran gaji PNS ini dikarenakan adanya updating sistem aplikasi terkait pelaporan penyaluran dana transfer umum daerah sesuai dengan FK nomor 233.
” Tanggal 11 Januari ada edaran dari kementerian keuangan nomor 4 tahun 2021 terkait adanya penambahan laporan data, ada tiga item laporan,” katanya.
Menurut dia, untuk saat ini update by sistem sedang di lakukan. Ketika ini sudah selesai, isnyallah dana transfer DAU turun ke kas kita dan langsung akan kita sampaikan ke PNS kota Bandarlampung.
” insyallah secepatnya, paling lambat tanggal 8. Karena SOP mereka 4 hari. Kalau untuk data pegawai sudah selesai semua, sementara tambahan bulan februari pemerintah pusat meminta data mengenai laporan penggunaan dana transfer umum daerah selama anggaran tahun 2021, dan termasuk realisasi penggunaan dana transfer daerah tahun sebelumnya. Kita sudah lakukan sinkronisasi antara sistem kita dengan sistem pemerintah pusat,” bebernya.
Wilson menjelaskan total anggaran yang tertunda saat ini sekitar 80 Milyar, dan untuk gaji 12 ribu ASN sendiri sekitar 50 – 60 milyar.
” Saat ini sedang proses. Harapan kita ini bisa di cairkan dan disalurkan kepada ASN,” harapnya. (Din/RF)
