MENGUAK TRANSPARANSI BANSOS BST KEMENSOS KECAMATAN CIWARINGIN

CIREBON, Trans-sumatera.id. Diduga Pencoretan Penerima BST Kemensos Rp.300 ribu di Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon kini semakin memanas, berbagai pernyataan dari sumber ternyata berbeda dan semakin memperkuat asumsi yang mengarah ke praduga Penyimpangan dana.

Berawal dari keterangan Kepala Pos kecamatan Ciwaringin yang menyatakan bahwa atas nama YF dicoret dari penerima BST kemensos dan akan dialokasikan ke yang lain serta sudah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. Hal ini menuai pertanyaan besar,karena ini menyalahi poksi kantor pos yang hanya sebagai penyalur saja.

Saat awak media BIN menelusuri lebih lanjut keterangan dari kepala pos ciwaringin,awak media menemui TKSK kecamatan ciwaringin (Sukara) untuk mengecek data penerima BST kemensos yang sudah tersalurkan.

Keterangan dari TKSK pun sangat mengejutkan bahwa dirinya tidak mempunyai data tersebut secara detail,hanya jumlah total saja penerima BST Kemensos. TKSK merupakan kepanjangan dari dinas sosial yang mempunyai tugas pengawasan dan monitoring bantuan sosial dari pemerintah.

Bahkan TKSK pun mengarahkan untuk menanyakan perihal tersebut kepada pendamping PKH. Karena menurutnya surat perintah tugas untuk mendampingi pelaksanaan penyaluran bantuan tunai dan non tunai bagi masyarakat yang terdampak pandemi covid 19 adalah pendamping PKH.

Saat awak media mencoba untuk meminta klarifikasi kepada pendamping PKH Kecamatan Ciwaringin (Dani) melalui via whatsapp perihal diduganya pencoretan penerima BST Kemensos oleh kepala pos Ciwaringin dirinya akan membantu melaporkannya kepada Kepala Desa terkait permasalahan tersebut.

Payung hukum sebetulnya sudah cukup lengkap untuk mengatur dana Bansos ini. Ada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan Sosial yang sudah dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selain itu juga masih banyak payung hukum yang diberlakukan untuk mengontrol atas penggunaan Dana Bansos.

Penyelewengan bansos merupakan tindak pidana dan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, berbagai macam indikasi dalam penyelewengan tersebut. Ada yang berupa pemotongan bantuan, ada pula yang penerima manfaat tidak menerima bantuan sama sekali.

Permintaan Presiden Joko Widodo pun sudah jelas untuk menindak tegas pihak-pihak yang berani menyelewengkan dana yang digelontorkan Pemerintah untuk membantu perekonomian warga di tengah pandemi covid-19 dan memperingatkan semua pihak agar tidak menyalahgunakan prosedur pencairan dana penanganan covid-19 dengan tujuan memperkaya diri.

Presiden pun sudah mempermudah proses pencairan dana bantuan covid-19.

Ancaman pidana pun menanti bagi yang bermain dengan dana bansos.
Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ancaman pidana minimal empat tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp200 juta dan maksimal Rp.1(Satu) miliar.(Rahman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: