Bandar Lampung, Transsumatera – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI memperkuat peran pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Lampung. Salah satu langkah yang didorong yakni mengoptimalkan pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa.

Upaya tersebut disampaikan Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) RI, Ahmad Riza Patria, saat membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa se-Provinsi Lampung, di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (11/11/2026).

Riza menegaskan, pembangunan desa tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik. Pemerintah desa juga harus menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas, terutama melalui pemenuhan kesehatan dan gizi ibu serta anak pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Salah satu upaya penting yang perlu diperkuat adalah memastikan kesehatan ibu dan anak, terutama selama periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK),” jelasnya.

1. Dana Desa diminta menyentuh kebutuhan masyarakat

Riza meminta pemerintah desa mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pencegahan stunting yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, anggaran desa perlu diarahkan untuk mendukung pendampingan ibu hamil, pemenuhan kebutuhan gizi balita, penguatan Posyandu, serta perbaikan sanitasi dan lingkungan sehat.

Ia juga menekankan pentingnya pemetaan keluarga berisiko stunting agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran.

“Pemerintah desa harus memiliki pemetaan yang jelas terhadap keluarga berisiko stunting, ibu hamil yang membutuhkan pendampingan, serta anak-anak yang memerlukan perhatian khusus,” ucapnya.

Selain dukungan anggaran, Kemendes PDT juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan masyarakat.

Kader Pembangunan Manusia (KPM), Tim Pendamping Keluarga (TPK), kader Posyandu, dan tenaga pendamping profesional perlu diperkuat melalui pelatihan serta pendampingan agar mampu menjalankan tugas secara optimal.

Riza berharap pelaksanaan program di desa tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Jangan sampai kegiatan kita ramai di ruang rapat, tetapi belum terasa manfaatnya di tengah masyarakat,” tegasnya.

2. Kemendes evaluasi capaian konvergensi di 2.446 desa

Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kemendes PDT RI, Andrey Ikhsan Lubis, mengatakan rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan data e-HDW per 1 November 2026, sebanyak 1.505 dari total 2.446 desa di Lampung atau sekitar 61,5 persen telah memperoleh skor konvergensi di atas 40 persen.

Capaian tersebut meningkat dibandingkan 1 Oktober 2026 yang mencatat 1.280 desa atau 52,3 persen. Artinya, terdapat penambahan 225 desa dalam satu bulan.

Meski menunjukkan perkembangan positif, masih terdapat sekitar 38,5 persen desa yang membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih lanjut.

Andrey menjelaskan, melalui rakor tersebut pemerintah ingin mengidentifikasi dukungan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota terhadap pelaksanaan program di desa, memetakan kendala, dan merumuskan solusi untuk meningkatkan capaian konvergensi.

Lampung menjadi provinsi ketiga yang menjadi lokasi pelaksanaan rangkaian Rakor Monev setelah Banten dan Kalimantan Selatan.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan melalui program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) bersama Bank Dunia, khususnya untuk meningkatkan kapasitas KPM, TPK, kader Posyandu, serta memperkuat pemantauan capaian konvergensi melalui aplikasi e-HDW.

3. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui rencana kerja

Pelaksanaan rakor dibagi menjadi dua sesi utama, yakni pemaparan kebijakan intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting serta diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD).

Pembahasan mencakup pemantauan e-HDW, capaian pembelajaran mandiri, kendala pelaksanaan program, peningkatan skor konvergensi, hingga penguatan koordinasi lintas sektor.

Hasil diskusi selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) yang memuat langkah penyelesaian, pihak penanggung jawab, serta target waktu pelaksanaan untuk disepakati bersama.

Melalui penguatan peran pemerintah desa dan koordinasi lintas sektor, Kemendes PDT berharap upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih terarah serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Loading

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *