Bandarlampung Transsumatera —
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada Oktober 2026mengalami inflasi 0,54% (mtm), lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yangsebesar 0,14% (mtm). Realisasi tersebut lebih tinggi jika dibandingkan rata-rata inflasi bulanOktober dalam tiga tahun terakhir yang mengalami inflasi sebesar 0,32% (mtm). Adapun, secaratahunan, inflasi Lampung tercatat sebesar 3,83% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi nasionalyang sebesar 3,23% (yoy).
Inflasi Oktober 2026 terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga sejumlah komoditas padaKelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Komoditas cabai merah, bawang merah, tomat,beras, dan cabai rawit tercatat memberikan andil inflasi masing-masing sebesar 0,22% (mtm), 0,07%(mtm), 0,04% (mtm), 0,04% (mtm), dan 0,04% (mtm). Kenaikan harga aneka cabai dan bawangmerah dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan seiring berakhirnya periode panen sertamenurunnya produktivitas tanaman akibat musim kemarau.
Sementara itu, kenaikan harga berasdidorong oleh penurunan produksi padi pascapanen gadu yang turut diperberat oleh meningkatnyaintensitas fenomena El Niño. Adapun kenaikan harga tomat dipengaruhi oleh meningkatnyapermintaan di tengah terbatasnya pasokan akibat kondisi kekeringan.
Di sisi lain, tekanan inflasi Oktober 2026 tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas,terutama pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Komoditas terong, daging ayamras, minyak goreng, dan jagung manis masing-masing memberikan andil deflasi sebesar -0,03%(mtm), -0,02% (mtm), -0,02% (mtm), dan -0,01% (mtm). Penurunan harga terong sejalan denganmeningkatnya pasokan selama berlangsungnya periode panen, sedangkan penurunan harga dagingayam ras didukung oleh terjaganya pasokan dan bertambahnya ketersediaan ayam siap potong.
Sementara itu, penurunan harga minyak goreng diperkirakan sejalan dengan pasokan yangmemadai dan kelancaran distribusi. Selain komoditas pangan, penurunan harga emas perhiasanturut menahan tekanan inflasi dengan andil deflasi sebesar -0,02% (mtm), sejalan dengan koreksiharga emas di pasar global.
Ke depan, KPw BI Provinsi Lampung memprakirakan inflasi IHK Provinsi Lampung akan tetapterjaga dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy) hingga akhir tahun 2026.Namun demikian, sejumlah risiko perlu terus diwaspadai dan dimitigasi.
Dari sisi Inflasi Inti (CoreInflation), risiko bersumber dari (i) tingginya volatilitas harga emas global seiring dinamika geopolitik,pergerakan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS), dan suku bunga global; (ii) potensi penurunanproduksi kelapa sawit dan tebu akibat fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsungdengan intensitas kuat hingga awal tahun 2027, sehingga berisiko mengganggu produksi CPO dangula; serta (iii) kenaikan harga komponen chip global yang diperkuat oleh penguatan dolar AS danberpotensi meningkatkan biaya impor serta harga barang elektronik.
Dari sisi Inflasi Bahan MakananBergejolak (Volatile Food), risiko yang perlu dicermati meliputi (i) peningkatan kejadian kebakaranhutan dan lahan (karhutla) serta menguatnya intensitas El Nino yang berisiko menekan produksitanaman pangan dan hortikultura; (ii) panen gadu yang kurang optimal akibat kondisi tanah danmusim kemarau yang berpotensi mendorong kenaikan harga Gabah Kering Panen (GKP), sehinggameningkatkan biaya bahan baku penggilingan dan harga beras; (iii) persaingan pembelian gabaholeh agen dari luar Lampung yang berisiko meningkatkan arus keluar gabah dan mengurangiketersediaan pasokan bagi penggilingan lokal; serta (iv) ketidakpastian kondisi cuaca maritim dangelombang yang berpotensi menghambat aktivitas melaut dan pasokan ikan, sementara hargadaging sapi masih menghadapi tekanan dari potensi kenaikan biaya produksi dan distribusi.
Sementara itu, dari sisi Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah (Administered Prices), risiko yang perludiwaspadai meliputi (i) kenaikan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik dan penurunanstok minyak mentah AS yang berpotensi mendorong penyesuaian harga BBM; serta (ii) kenaikanharga energi global, tingginya harga acuan LPG internasional, dan risiko gangguan jalur impor yangberpotensi meningkatkan biaya penyediaan dan distribusi LPG domestik, terutama LPG non-subsidi.
No. 28/1233/Bdl/Srt/B
Meninjau perkembangan inflasi Oktober 2026 dan mempertimbangkan berbagai risiko inflasike depan, Bank Indonesia dan TPID Provinsi Lampung terus memperkuat pengendalian inflasimelalui strategi 4K sebagai berikut:
- Keterjangkauan Hargaa. Optimalisasi operasi pasar beras/SPHP secara terarah;b. Memperkuat pemantauan harga dan pasokan melalui PIHPS, SPH, dan SP2KP, khususnyauntuk beras, aneka cabai, bawang merah, minyak goreng, dan gula pasir.2. Ketersediaan Pasokana. Mengoptimalkan Toko Inflasi di Kota Metro dan Bandar Lampung sebagai kanal distribusiharian untuk beras SPHP dan pangan strategis lainnya;b. Mendorong peningkatan produksi hortikultura melalui intensifikasi GAP dan smart fertigationserta penguatan produksi dan pascapanen melalui dukungan sarana produksi;c.
Mendorong penguatan produksi dan pascapanen melalui dukungan greenhouse cabai,mesin packaging dan separator padi, RMU/RPU, serta kandang ayam;d. Mengantisipasi El Nino melalui optimalisasi sarana pengairan, penyesuaian kalender tanam,dan dukungan sumur bor pada klaster binaan.3. Kelancaran Distribusia. Mengoptimalkan KAD cabai merah Kulon Progo-Kota Metro serta KAD bawang merahKabupaten Solok-Bandar Lampung dan Metro untuk memperkuat kontinuitas pasokan;b. Menindaklanjuti KAD Bandar Lampung-Kabupaten Bantul untuk penyediaan benih danreplikasi budidaya bawang merah;c. Mengoptimalkan Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) untuk mendukung pelaksanaan operasipasar dan KAD, khususnya komoditas yang berisiko mengalami inflasi.4.
Komunikasi efektifa. Memperkuat integrasi data harga, neraca pangan, dan e-Horti untuk mendukung penguatanEarly Warning System (EWS). Piloting e-Horti telah dilakukan di 6 kabupaten/kota,mencakup 110 petani dengan luas tanam 55,42 ha;b. Memperkuat koordinasi TPID melalui HLM, rakor pengendalian harga, dan pemantauanproduksi pangan;c. Memperkuat komunikasi publik dan edukasi inflasi melalui siaran pers, edukasi masyarakat,serta capacity building peningkatan produktivitas dan perlindungan usaha tani. (*)
