TRANSSUMATERA – Kembali warga desa canti kecamatan rajabasa mendatangi Kantor desa setempat Guna Mempertanyakan Transparansi Anggaran Dana Desa.

Dihadiri langsung oleh Pj.Kades Muhammad Zakaria,SE, Ketua BPD Abdurrahman beserta sekretaris Rifa’i.

Bertempat di Aula kantor desa setempat Musyawarah yang di pimpin langsung oleh ketua BPD tersebut juga di ikuti oleh perwakilan Masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, Dan unsur Kepemudaan serta jajaran aparatur desa.

Pj.Kades canti M.Zakaria,SE dalam musyawarah tersebut Menyambut baik kedatangan Warga ke kantor desa guna mempertanyakan beberapa hal yang di anggap masyarakat tidak transparan dalam pelaksanaan realisasi anggaran termasuk mempertanyakan Kedudukan Bendaha yang sebelumnya di minta oleh warga desa canti untuk segera memberhentikan saudara Arif selaku bendahara desa, karena di anggap telah lalai dalam tugasnya.

Namun menurut Zakaria Hal Pemberhentian tersebut tentu ada aturan dan tahapannya, tidak bisa juga kita memberhentikan tanpa mengacu pada aturan yang ada, Apalagi saat ini saya hanya selaku Pj yang bertugas menghantarkan desa canti kepada Pemilihan Kades yang Baru, maka saya minta warga bersabar menunggu proses tersebut,

jadi saya berharap dalam musyawarah ini kita sama sama menjaga ketertiban, kesopanan agar suasana tetap sejuk dan apa yang di tuju akan tercapai.

” silahkan bapak bapak apa yang akan di pertanyakan nanti insya alloh akan di jawab dan dijelaskan semampu kami” Tukasnya seraya memberi kesempatan kepada warga yang akan bertanya.

Kemudian Abdurahman Selaku Ketua BPD canti yang menjadi pimpinan dalam musyawarah pada senin,(28/4/2025) tersebut mengatakan bahwa ini musyawarah yang ke dua dimana pada musyawarah pertama sudah menyampaikan aspirasinya dan sudah kita terima aspirasinya langsung kita sikapi.

Pada intinya ada Enam tuntutan warga pada saat diskusi hari ini, yang pertama Meminta Bendahara Untuk mundur dari jabatannya dan Alhamdullil sauda Arif selaku bendahara desa sudah siap dan legowo Mundur dari jabatan selaku Kaur Keuangan Desa” Kemudian yang kedua Warga Mempertanyakan Keberadaan dan Pengelolaan BUMDES”, untuk Hal ini maka kami menyayangkan Bapak Sekdes Tidak Ada di tempat karena beliaulah yang dapat menjelaskan hal ini” ucap ketua BPD.

Kemudian yang ketiga terkait menghilangnya Alat Pertanian yang di kelola oleh Kelompok Tani, kemudian yang ke empat Terkait Anggaran Dana Desa yang tidak Melibatkan Masyarakat kemudian yang ke lima Rangkap jabatan Aparatur desa dan yang ke enam tidak adanya Pembangunan beberapa tahun ini,
Dalam Posisi ini kami BPD selaku Moderator akan mencarikan narasumber yang memang mengetahui di bidang ini, maka kami selaku BPD mencoba menjembatani Permasalahan yang menjadi pertanyaan warga tersebut.” Ketua BPD Menandaskan (BT)