.
Tanjabtim. Transsumatera.id
Dewan perwakilan rakyat DPRD kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) provinsi jambi kembali mengadakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum praksi terhadap laporan kegiatan pertanggung jawaban (LKPJ) bupati tahun 2020 yang sudah disampaikan pada senen 22/3.
Hari ini selasa 23 maret 2021 DPRD Tanjabtim melalui lima Fraksi praksi kembali menyampaikan pandangan umum terhadap laporan yang telah disampaikan pada 22/3 bertempat diruangan sidang yang dipimpin lansung oleh ketua DPRD Tanjabtim Mahrup, wakil ketua satu Saidina Hamzah dan wakil ketua dua Gatot Sumarto dan anggota serta OPD dan porkompimda.
Rapat paripurna dalam penyampaian Fraksi PAN yang dibacakan oleh Tri Astuti delapan pilar utama dalam mewujudkan Visi Misi bupati yang tertuang dalam RPJMD. Fraksi PAN berpendapat dokumen LKPJ dapat diteruskan ketingkat selanjutnya.
Fraksi Golkar disampaikan Alam Bakri dari delapan pilar masih menyisakan catatan catatan yang masih jauh dari target yang tertuang dalam RPJMD Untuk itu Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah untuk tetap memperhatikan seluruh catatan yang telah disampaikan.
Fraksi PDI P dibacakan oleh Muhammad Guntur memberikan pandangan terhadap silpa rp 37.747.561.866.14 ini sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan. Kemudian meminta dokumen temuan BPK serta dokumen tindak lanjut hasil temuan tersebut paling lambat satu hari sebelum pembahasan.
Fraksi BBI dibacakan oleh Ambok Acok. ST mengharapkan semua OPD dan instansi terkait menyiapkan seluruh dokumen sebelum pembahasan dan memberikan laporan yang akurat terhadap program.
Fraksi Restorasi Rakyat (RNR) Joyo Kasim terkait Refokosing dan realokasi anggaran berdasarkan SKB mentri keuangan dan mentri dalam negri. Kepada kepala daerah untuk melakukan penyesuaian belanja egawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal sekurang kurangnya 50% terkait covid 19 sepakat anggaran kita terbatas.
Untuk itu Fraksi RNR meminta penjelasan dugaan pemotongan honor petugas covid 19 didinas perhubungan yang dilakukan oleh oknum pejabat Dishub serta realisasi anggaran bansos covid 19 serta sebaran wilayah dan jumlah penerima yang bersumber dari APBD Tanjabtim, selanjutnya RNR meminta kepada Bapedda untuk transparan dalam menyampaikan penjelasan program program kegiatan yangenggunakan anggaran CSR tahun 2021.(003).
