Jakarta (transsumatera.id)—Pemerintah Republik Indonesia memberikan apresiasi Tim Teknis Penanganan Delimitasi Penetapan Batas Maritim (PBM) RI periode 2015-2019.
Pemberian penghargaan pemerintah kepada Tim Teknis Penanganan Delimitasi PBM RI periode 2015-2019 ini diserahkan oleh Direktur Hukum Perjanjian Kewilayahan (HPK) Ditjen HPI Kementerian Luar Negeri Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan di Anjungan Utama Pushidrosal, Selasa (8/12/2020).
Apresiasi ini diberikan atas capaian tim teknis perundingan perbatasan maritime berkaitan dengan tugas yang diemban oleh tim teknis penanganan penetapan Batas Maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2019.
Sebanyak 17 perwira Pushidros TNI AL mendapat penghargaan dari Pemerintah RI tersebut. Seperti diketahui, Pushidros TNI AL merupakan staf teknis Kemenlu dalam berbagai perundingan penetapan batas maritim dengan negara tetangga.
Direktur HPK Ditjen HPI Kementerian Luar Negeri Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djundjunan dalam sambutannya antara lain mengatakan bahwa jajaran TNI AL adalah mitra strategis diplomasi. Peran dan dukungannya melalui Pushidros TNI AL merupakan bukti nyata penguatan diplomasi, khususnya dalam penerapan diplomasi kedaulatan.
Menteri Luar Negeri dan jajaran pimpinan Kementerian Luar negeri, meberikan apresiasi atas peran strategis Pushidros TNI AL atas dedikasi dan kontribusinya dalam Tim Teknis PBM RI, dan berharap kerja sama ini akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam menegosiasikan penetapan batas wilayah maritim NKRI.
Sementara itu, Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Kapushidrosal) Laksamana Muda TNI Agung Prasetiawan, M.A.P., dalam amanatnya mengatakan rasa bangga karena dapat menyaksikan penyampaian apresiasi dari pemerintah kepada perwira Puhidrosal yang ditunjuk sebagai tim teknis penanganan penetapan batas maritim RI Tahun 2015-2019, walaupun dalam masa Pandemi Covid-19. Pada hakekatnya tugas yang diemban juga memiliki korelasi dengan tanggung jawab moral bagi Kapushidrosal sendiri sebagai pimpinan Pushidros TNI AL dan chief Hydrographer Indonesia.
Penyampaian penghargaan ini, tidak hanya mengandung nilai apresiasi semata. Akan tetapi juga memiliki arti yang sangat besar terhadap amanah profesionalisme seluruh pengawak organisasi Pushidrosal, maupun pembinaan kemampuan hidrografi nasional yang melekat sebagai amanah kelembagaan hidrografi nasional dalam penyelenggaraan fungsi ganda pushidrosal untuk mendukung kepentingan pembangunan maritime nasional maupun pertahanan, selain juga sebagai representasi kelembagaan hidrografi nasional pada lingkup regional dan internsional.
Sebelum mengakhiri amanatnya Kapushidrosal memberikan penekanan untuk dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan amanah penugasan sebagai tim teknis penanganan demilitasi PBM RI, di antaranya agar ditingkatkan terus kemampuan dan profesionalisme mulai dari fundamental skill, practical knowledge, technology application, maupun legal aspect, selaras dengan dinamika perkembangan teknologi hidrografi, senantiasa menjaga moralitas profesi baik sebagai insan hidrografi maupun jati diri serta kode etik sebagai prajurit profesional TNI, serta memanfaatkan kesempatan sebagai anggota tim teknis penanganan penetapan batas maritim RI sebagai sarana dalam mendukung pelaksanaan diplomasi maritim nasional dan naval diplomacy, serta sarana confidence building measure, antar kantor hidrografi.
