Perizinan Pendirian Tower BTS di Tubaba Disinyalir Ditunggangi, Kadis: Semua Pakai Duit

Tubaba (TRANS)-Pembangunan menara jaringan internet Base Transceiver Station atau BTS di kabupaten tulang bawang barat diduga ditunggangi oleh oknum anggota dewan perwakilan rakyat setempat, guna menyelesaikan perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP).

Pasalnya di kabupaten berjuluk Ragem Sai Mangi Wawai tersebut akan dibangunkaan menara BTS lebih dari 10 Tower, yang tersebar di sejumlah kecamatan. Akan tetapi saat ditanya mengenai siapa oknum anggota DPRD kepala dinas BPM-P2TSP Lukman membantah perihal tersebut.

“Mereka masih koordinasi, belum bisa dikatakan membandel. Untuk oknum anggota dewan itu gak ada, setau saya adanya mantan anggota dewan yang mengajukan perizinan ke kantor ini,” Ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Selasa 22 September 2020.

Lukman juga menjelaskan bahwa telah melakukan rapat pembahasan dengan timTPKRD, karena hanya hadir dinas kominfo dan dinas lingkungan hidup, maka pekan depan akan kembali dilakukaan rapat bersama kabag hukum dan menghadirkan wakil bupati,Fauzi Hasan.

“Mereka (kominfo) sudah menyurati melalui camat untuk mendata titik koordinat didirikan tower BTS tersebut,”Cetusnya.

Akan tetapi, Kepala dinas pesimis pada perusahaan untuk mendapatkaan izin pendirian menara BTS dari BPM-P2TSP jika harus mengacu pada peraturan yang berlaku.

“Jika mereka akan kita terapkan sesuai peraturan perbup yang berlaku berat mereka. Karena setoran wajibnya aja lebih dari 20 juta, Untuk ketinggiaan 40Meter. Belum biaya rapat tpkrd, belum menurunkan tim kelapangan seperti dlh, kominfo, pupr. Gak bisa turun aja, karena pake duit semua turun itu. Kalo kita hantem dengan undang-undang ini itu, ya habis mereka,” Tegasnya.

Karena dinilai sulit mendapatkan izin sesuai peraturan perbup, BPM-P2TSP akan mencarikan solusi agar pembangunan menara bts tetap memiliki izin.

“Kita mencarikan solusi, sehingga mereka mendapatkan izin. yang bisa membuaat judul itu nanti kabag hukum atas perintah pimpinan akan tetapi hal tersebut akan mengurangi PAD, tapi kan enggak tega karena yang usaha itu orang sendiri,” tungkas Kadis (Fathul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: