PENERIMA PKH KELUHKAN POTONGAN YANG DI LAKUKAN OKNUM PENDAMPING

TRANSSUMATERA.ID-Program PKH (Program Keluarga Harapan) adalah program Nasional yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang ekonominya tergolong lemah,namun apa yang terjadi Desa jati Baru kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan,bahwa masyarakat penerima bantuan PKH di duga di jadikan objek oleh oknum pendamping PKH tingkat Desa yang berinisial MR,dengan memotong dana Bantuan tersebut Rp 20,000,-/KPM yang gak jelas guna uang tersebut lebih ironis nya lagi kartu ATM masyarakat tersebut di pegang oleh pendamping tersebut tidak jelas juga untuk kepentingan apa sebanyak 350 kartu ATM tersebut di pegang pendamping PKH tingkat Desa,”ya kami tidak tau pak untuk kepentingan apa potongan Rp 20,000,- itu,dan kami juga gak ngerti kenapa kartu ATM kami harus di kumpulkan dan di pegang oleh pendamping,penuh tanda tanya(20/09/2020).
Bahkan ada salah satu masyarakat yang menerangkan bahwa Bantuan yang senilai RP,1,250,000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)yang di transfer oleh pemerintah kerekening saya,hanya di berikan kepada saya Rp 570,000,-saja tapi tolong ya pak jangan di korankan saya, (18,09/2020).
Ketika awak media ini mengkonfirmasi oknum pendaping melalu via WhatsApp sampai berita ini di turunkan tidak ada jawaban dari pendamping.


Julio Anggota LSM TOPAN RI PROPINSI LAMPUNG angkat bicara dan mengecam perbuatan oknum pendamping PKH yang berani memotong Dana tersebut apapun alasannya itu tidak bisa di benarkan dan jelas ini adalah”PUNGLI”,Karena berdasarkan Pepres No 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli,dan memperhatikan Bahwa utamanya pasal 43 ayat 1 yang menyatakan setiap orang yang menyalah gunakan dana penahanan fakir miskin di pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta,di jelaskan pada ayat 2 Undang Undang tersebut menegaskan ,Lembaga yang menyalah gunakan Dana fakir miskin di pidana dengan denda paling banyak 750 juta,dengan Dasar itulah Bahwa laporan pengaduan masyarakat Berdasarkan Undang Undang No 8 tahun 1985 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai mana telah di rubah menjadi UU No 17tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan (Ormas) Berdasarkan surat edaran Bappenas dan Mentri Keuangan RI No.1203/DII/03/2000-SE-38/A/2000 tanggal 17maret tahun 2000(Khususnya Pasal 4 tentang peran serta pengawasan masyarakat,maka kami LSM TOPAN RI PROPINSI LAMPUNG,akan membentuk untuk melakukan Observasi dan Investigasi dalam Rangka Pulbaket dan segera akan membuat laporan resmi kepada Aparat Penegak Hukum(APH).serta memberi tembusan,TIM Saber Pungli Kabupaten setempat dan meminta baik Dinas terkait agas menindak tegas oknum tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: