Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS 2020, Pemprov Jelaskan Dampak Pandemi Covid-19

transsumatera.id – Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik), menjelaskan adanya dampak Pandemi Covid-19 terhadap laju dan pertumbuhan perekonomian, baik di skala nasional maupun di Provinsi Lampung dalam acara “Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD  Tahun Anggaran 2020, dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Jumat (18/9/2020).

Wagub Nunik menyampaikan bahwa paripurna tersebut merupakan tahap lanjutan dari pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif dalam memformulasikan Kebijakan Umum Perubahan APBD, serta prioritas program/kegiatan pembangunan daerah yang akan menjadi bagian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran Tahun 2020.

Berdasarkan tinjauan pada sisi ekonomi dan sosial bahwa dampak pandemi saat ini telah mengkoreksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 5,32 persen.

Dampak pandemi Covid telah pula mengkoreksi pertumbuhan ekonomi daerah Lampung sebesar minus 3,57 persen. Dengan terkoreksinya pertumbuhan ekonomi mengindikasikan menurunnya pendapatan negara, dan perkapita masyarakat. Di samping pelemahan ekonomi mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja, menurunkan daya beli masyarakat dan bermuara kepada kemiskinan yang semakin dalam.

Dengan meninjau dinamika perekonomian nasional maupun daerah tersebut, serta memperhatikan tantangan dan perekonomian Provinsi Lampung, maka berdasarkan hasil pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyepakati asumsi ekonomi makro Provinsi Lampung tahun 2020.

Asumsi tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi Lampung diproyeksikan 3 sampai dengan 3,5 persen, laju inflasi akan dikawal pada tingkat 3 plus minus 1 persen, pendapatan per Kapita Penduduk sebesar Rp43,83 – Rp45,54 juta, tingkat pengangguran terbuka  4,5 hingga 5 persen dan Persentase Penduduk Miskin 12 sampai dengan 12,5 persen.

Hal ini dilakukan dalam upaya penanganan wabah pandemi Covid-19, dengan didasarkan kepada antara lain Instruksi Presiden nomor 4/2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Dasar lainnya, keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119/2813/SJ dan 177/ KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian daerah. Juga penyesuaian-penyesuaian anggaran seperti DAK cadangan, Dana Insentif Daerah (DID) dan lain-lain. (Adpim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: