TRANSSUMATERA.ID—- Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, hidrografi memiliki peran yang sangat penting dan signifikan dalam kegiatan maritim. Data hidrografi sebagai dasar untuk merancang desain dan proposal Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok pada proposal Indonesia di sidang International Maritime Organization (IMO).
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Binsar Panjaitan, MPA dalam keynote speech pada Webinar Nasional dengan topik “Peran Hidrografi dalam Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) dari Perspektif Ekonomi dan Pertahanan Maritim”. Rabu (02/09/2020).
Webinar Nasional ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang digelar Pushidrosal dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Dunia tahun 2020.
Lebih lanjut, Menkomarinves mengatakan bahwa Penetapan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok oleh International Maritime Organization (IMO) merupakan wujud nyata keberhasilan diplomasi maritim Indonesia. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu mengendalikan wilayah perairan sendiri.
Keberhasilan tersebut bukanlah peran dari satu institusi atau lembaga saja, tetapi merupakan peran kolektif stake holder maritim nasional dalam memperjuangkan kepentingan nasional di level internasional.
Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dalam sambutannya antara lain manyampaikan penghargaan atas kepercayaan Kemenkomarinves dan Ditjen Hubla yang mendukung penggunaan Peta Laut Indonesia produksi Pushidrosal sebagai peta navigasi laut resmi yang digunakan para pelaut selama berlayar di perairan Indonesia, dan kepercayaan kepada Pushidrosal dalam penyiapan data-data hidrografi dan desain yang diusulkan dalam penentuan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok
Nasional ini menghadirkan beberapa narasumber, di antaranya Dr. Arif Havas Oegroseno (Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Federal Jerman) yang memaparkan topik “Peran Hidrografi Dalam Pengelolaan Laut Indonesia”, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio (Penasehat Ahli Kemenkomarves Bidang Hankam Maritim) dengan paparan “Konsekuensi dan Kewajiban Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) di ALKI I (Selat Sunda) dan ALKI II (Selat Lombok)”, Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc. (Direktur Lalu-lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla) dengan paparan “Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok”, serta Kepala Pushidrosal Laksamana Muda TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., M.H., dengan paparan “Peran Pushidrosal Dalam Proses Penetapan Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok”. (Rilis Pushidrosal)
