BANDARLAMPUNG Transsumatera —– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan sinergi Pemerintah Provinsi Lampung dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar tidak sekadar menjadi bantuan, tetapi menjadi bagian dari ekosistem dan orkestrasi pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis (8/10/2026).

Gubernur mengatakan, pembangunan daerah harus memiliki arah yang jelas dan tidak terlepas dari tujuan negara, di antaranya melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama.

Ia menegaskan, dunia usaha memiliki peran penting dalam pembangunan karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi berasal dari aktivitas sektor swasta.

Gubernur menjelaskan, perekonomian Lampung pada 2025 tumbuh sebesar 5,28 persen. Pertumbuhan tersebut didukung oleh berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, serta sektor perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi.

Menurut Gubernur, pertumbuhan ekonomi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya digerakkan oleh belanja pemerintah, tetapi juga oleh dunia usaha dan masyarakat.

Karena itu, pemerintah dan dunia usaha perlu bergerak bersama dan menyelaraskan program agar memberikan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat.

“Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak,” ujar Gubernur Mirza.

Gubernur Mirza menyampaikan, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki visi “Bersama Lampung Maju Indonesia Emas” yang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak.

Menurutnya, keterbatasan pemerintah dalam anggaran membuat pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan pemerintah. Karena itu, arah pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan dunia usaha perlu dikonsolidasikan sehingga bergerak ke arah yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga memaparkan program Desaku Maju yang dapat menjadi ruang kolaborasi CSR, yang didalamnya meliputi penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), bed dryer, penguatan vokasi, kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, serta pembangunan jalan desa.

Ia menyebut peningkatan produktivitas pertanian melalui PHC ditargetkan mencapai 15-20 persen.

Gubernur Mirza mencontohkan kolaborasi CSR melalui program Desaku Maju. Program pemerintah yang mencakup PHC, dryer, dan vokasi diperkuat dengan dukungan perusahaan melalui bantuan mesin pakan dan DOC ayam.

Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa program pemerintah, CSR, serta program pemerintah pusat dan kabupaten dapat diintegrasikan dalam satu kawasan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat ekonomi desa.

“Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan,” katanya.

Mirza juga mendorong keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan desa wisata budaya.

Pemerintah Provinsi Lampung telah memilih desa-desa budaya untuk dikembangkan dengan menghidupkan kembali identitas, sejarah, budaya, produk masyarakat, serta ekonomi kreatif berbasis budaya.

Gubernur berharap Forum CSR dapat mengambil peran dalam pengembangan desa-desa tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, disampaikan bahwa sinergi pemerintah dan dunia usaha diarahkan untuk mengubah paradigma CSR dari kegiatan bantuan menjadi investasi sosial, pemberdayaan, kolaborasi, dan program yang berkelanjutan.

“Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Provinsi Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai kegiatan tambahan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah,” katanya.

Pemerintah Provinsi Lampung menyediakan arah pembangunan, data, regulasi, dan fasilitasi, sedangkan dunia usaha menyediakan sumber daya, inovasi, teknologi, keahlian, jaringan, dan program CSR.

Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menyusun Planbook CSR 2026-2030 sebagai landasan agar kontribusi dunia usaha selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

Planbook tersebut berfungsi memberikan kepastian arah program, memastikan keterpaduan program, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Gubernur Mirza mengajak CSR dapat dikolaborasikan dengan program pemerintah agar memberikan dampak yang lebih besar.

Ia menyebut semangat tersebut sejalan dengan nilai Sakai Sambayan, yaitu semangat untuk saling membantu dan saling menguatkan.

“Karena pembangunan bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR,” ujarnya.

Terakhir, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dan kemitraan dalam pembangunan Lampung.

“Mari kuatkan sinergi dan kemitraan, untuk pembangunan yang semakin hebat,” pungkasnya.(***)

Kalianda Transsumatera – Prajurit TNI di wilayah diminta tidak hanya memahami tugas dan perkembangan organisasi, tetapi juga turut memastikan berbagai program pemerintah dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Peran tersebut dinilai penting karena prajurit, khususnya yang bertugas di wilayah, memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kehadiran mereka di lapangan diharapkan dapat menjadi penghubung yang membantu menyampaikan informasi secara tepat sekaligus memahami kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Penekanan itu disampaikan Danrem 043/Garuda Hitam Brigjen TNI Sumarlin Marzuki saat melakukan kunjungan kerja ke Makodim 0421/Lampung Selatan, Kamis (8/10/2026).

Sumarlin meminta prajurit dan keluarga besar TNI memahami sejumlah program pemerintah yang sedang berjalan. Menurutnya, pemahaman tersebut penting agar prajurit dapat memberikan penjelasan yang benar ketika masyarakat membutuhkan informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya.

Sejumlah program yang perlu dipahami antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, swasembada pangan, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, rehabilitasi sekolah hingga kebijakan di bidang energi.

“Jadi, untuk kita semua, paling tidak pahami beberapa program utama. Dengan begitu, ketika masyarakat bertanya, kita bisa menjelaskan dengan baik,” ujar Sumarlin.

Menurutnya, pemahaman terhadap program pemerintah perlu berjalan beriringan dengan kepekaan terhadap dinamika masyarakat. Karena itu, Babinsa didorong untuk mengetahui titik-titik tempat masyarakat beraktivitas, memahami persoalan yang berkembang, serta mampu memberikan informasi yang tepat ketika muncul berbagai isu.

“Di situlah kita hadir. Kita harus mengetahui apa yang berkembang di masyarakat dan ikut memberikan informasi yang benar,” katanya.

Leih lanjut Sumarlin menyampaikan, kehadiran prajurit di tengah masyarakat juga dapat diarahkan untuk mengenali potensi yang dimiliki setiap wilayah. Hal ini dinilai penting karena Lampung Selatan memiliki beragam sumber daya yang dapat dikembangkan untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi tersebut mencakup sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, pertambangan hingga industri yang perlu dikenali dan didorong pemanfaatannya secara optimal, untuk mendukung ketahanan pangan serta kesejahteraan petani.

“Mumpung masih berada di Lampung Selatan, mumpung kita ditugaskan di Lampung Selatan, dan mumpung kita berada di daerah yang memiliki begitu banyak potensi, mari kita manfaatkan dan kembangkan potensi tersebut sebaik-baiknya,” ujar Sumarlin.

Arahan tersebut mendapat respons dari jajaran Kodim 0421/Lampung Selatan. Dandim 0421/LS Letkol Kav Mochammad Nuril Ambiyah menyatakan kesiapan jajarannya untuk menindaklanjuti penekanan Danrem, terutama dalam memperkuat peran prajurit di wilayah dan mendukung program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Menurutnya, arahan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kewilayahan, termasuk mendorong Babinsa agar semakin aktif memahami kondisi, potensi, serta kebutuhan masyarakat di wilayah binaannya.

“Kami sangat siap. Kami siap mendukung program-program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Nuril.

Melalui penguatan peran tersebut, tugas kewilayahan diharapkan tidak berhenti pada kehadiran prajurit di lapangan, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat. Pada saat yang sama, potensi daerah dapat semakin dikenali dan dikembangkan untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Sinergi antara jajaran TNI dan pemerintah pun diharapkan semakin kuat, sehingga program yang dijalankan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat sekaligus memberi ruang bagi potensi daerah untuk tumbuh dan memberi manfaat yang lebih luas. (Kmf)

BANDAR LAMPUNG Transsumatera – Di balik penguasaan 234 hektare lahan di Afdeling IV dan V Kebun Bekri PTPN IV Regional VII, ada ribuan keluarga pekerja perkebunan yang menggantungkan hidupnya. Kini mereka resah.

Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (SPPN VII) menyatakan keprihatinan mendalam atas masih berlangsungnya okupasi lahan tersebut. Lebih menyedihkan, di tengah proses penyelesaian oleh pemerintah, aktivitas pengambilan buah sawit secara ilegal masih terjadi, bahkan oknum membangun jembatan untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) dari kawasan tersebut.

Bagi pekerja, ini bukan sekadar soal lahan, tapi soal dapur yang harus tetap mengepul.

“Selamatkan aset negara. Kami juga bagian dari rakyat,” tegas Ketua Umum SPPN VII, Sasmika Dwi Suryanto dengan nada lirih.

Menurut Sasmika, pekerja perkebunan adalah bagian dari rakyat yang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kepastian kerja dan penghidupan yang layak. Mereka tidak memiliki lahan luas, mereka hanya memiliki kebun tempat mereka bekerja sebagai sumber nafkah.

“Kami tidak membenci masyarakat. Kami juga rakyat. Kami hanya ingin tetap bekerja, merawat kebun ini, dan menghidupi anak istri kami. Kalau kebun ini terus dijarah, dari mana kami menghidupi keluarga?” ujarnya.

SPPN VII menilai, jika okupasi dibiarkan, maka yang paling terdampak adalah pekerja. Produktivitas turun, perusahaan merugi, dan pada akhirnya ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan.

“Kami mohon negara hadir. Bukan untuk memusuhi rakyat, tapi untuk memberikan keadilan bagi semua, termasuk kami para pekerja yang setia menjaga aset negara ini puluhan tahun,” kata Sasmika.

Serikat pekerja berharap penyelesaian di Bekri dapat dilakukan secara adil, humanis, dan bermartabat, dengan tetap mengedepankan dialog, namun juga memberikan kepastian hukum bahwa aset negara dan hak pekerja untuk bekerja harus dilindungi.

Sampai dengan saat ini, areal seluas 234 hektare di Afdeling IV dan V sejak 6 Juli 2026 masih diduduki okupan dan telah terjadi penjarahan di blok okupasi. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan dan pekerja tidak dapat memperoleh manfaat dari areal
tersebut.
SPPN VII mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah turun langsung melakukan dialog dan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka
mencari penyelesaian persoalan secara damai dan sesuai ketentuan hukum.
Serikat pekerja berharap proses yang telah dibangun pemerintah daerah tersebut dapat terus dikawal hingga memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Kami mendukung langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini melalui dialog dan jalur hukum. Tetapi di sisi lain, kami juga meminta agar hak pekerja dan keberlangsungan operasional perusahaan tidak diabaikan. Jangan sampai proses penyelesaian berjalan, tetapi di lapangan justru terjadi aktivitas yang semakin merugikan
perusahaan dan pekerja,” kata Sasmika.
SPPN VII juga mengingatkan seluruh pekerja agar tetap menahan diri dan tidak mengambil tindakan sendiri yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
“Kami tidak menginginkan konflik antara pekerja dengan masyarakat. Kami ingin bekerja dengan tenang. Kami ingin kebun kembali produktif dan memberikan manfaat. Karena
itu, kami meminta semua pihak menahan diri dan menyerahkan penyelesaian kepada pemerintah serta aparat penegak hukum,” ujar Sasmika.
SPPN VII menegaskan bahwa keberadaan Kebun Bekri tidak hanya berkaitan dengan kepentingan korporasi. Di balik aktivitas perkebunan terdapat pekerja, keluarga
karyawan, rantai ekonomi masyarakat dan keberlangsungan aset negara. Areal tersebut merupakan sumber mata pencaharian pekerja dan berkaitan dengan keberlangsungan generasi keluarga karyawan serta penciptaan lapangan pekerjaan.
Karena itu, serikat pekerja menyatakan memiliki kepentingan langsung untuk menjaga dan mengamankan aset tersebut.
“Kami hanya ingin satu hal: kebun dapat kembali dikelola, pekerja dapat kembali bekerja, aset negara terlindungi dan masyarakat juga tetap mendapatkan manfaat. Selamatkan
aset negara, karena kami para pekerja juga bagian dari rakyat yang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian atas mata pencaharian kami,” pungkas Sasmika.
SPPN VII berharap penyelesaian persoalan Kebun Bekri dapat segera menemukan jalan keluar yang damai, adil, transparan dan berdasarkan hukum, sehingga aktivitas operasional perkebunan dapat kembali berjalan dan potensi konflik di lapangan dapat
dicegah.

Kalianda Transsumatera – Perbedaan waktu pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) di Kabupaten Lampung Selatan berkaitan dengan perbedaan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) dan masa kontrak masing-masing pegawai.

Kondisi itu membuat sebagian PPPK-PW masih menunggu pembayaran, sementara pegawai dengan TMT berbeda masih berada dalam masa kontrak hingga akhir Oktober 2026.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan kondisi tersebut sedang ditangani melalui proses perpanjangan Surat Keputusan (SK) yang saat ini berjalan melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Lampung Selatan, Mhd Dharma Kurniawan, menjelaskan penetapan TMT PPPK-PW pada 2025 ditetapkan dalam dua periode berdasarkan ketetapan BKN.

“Pada tahun 2025 yang lalu, penetapan Nomor Induk Pegawai PPPK-PW itu ada dua TMT. TMT tersebut berdasarkan usulan dari kita ke BKN, kemudian baru ditetapkan NIP,” jelas Dharma, melalui keterangan resminya, Kamis (8/10/2026).

TMT pertama ditetapkan 1 Oktober 2025, dengan masa kontrak kerja selama satu tahun hingga 30 September 2026. Sementara TMT kedua ditetapkan 1 November 2025, dengan masa kontrak kerja hingga 31 Oktober 2026.

Perbedaan masa kontrak tersebut berdampak langsung terhadap waktu pembayaran gaji pada Oktober 2026. Bagi PPPK-PW dengan TMT 1 Oktober 2025, masa kontraknya telah berakhir pada 30 September 2026 sehingga pembayaran gaji berikutnya menunggu penyelesaian SK perpanjangan.

Sementara PPPK-PW dengan TMT 1 November 2025 masih berada dalam masa kontrak sampai 31 Oktober 2026. Karena itu, pembayaran gaji Oktober 2026 masih dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Untuk yang TMT 1 Oktober 2025 sampai 30 September 2026, kontrak kerjanya selesai kemarin di 30 September. Sekarang menunggu SK perpanjangan, sehingga belum digaji karena masih menunggu proses SK perpanjangannya,” kata Dharma.

“Untuk yang TMT satunya, 1 November 2025 sampai 31 Oktober 2026, mereka masih bisa digaji bulan Oktober ini,” lanjutnya.

Perpanjangan SK Sedang Dikebut

Dharma menegaskan, kondisi tersebut bukan disebabkan ketiadaan anggaran gaji. Saat ini, fokus BKD adalah menyelesaikan proses administrasi perpanjangan SK PPPK Paruh Waktu.

Proses perpanjangan SK kini telah terintegrasi melalui SIASN BKN. Mekanisme tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat melalui Zoom dengan BKN pada 30 September 2026.

Melalui sistem tersebut, masing-masing PPPK-PW nantinya dapat mengunduh SK perpanjangan melalui akun SIASN masing-masing setelah prosesnya selesai.

BKD Lampung Selatan saat ini terus mempercepat proses tersebut agar SK perpanjangan PPPK-PW dapat segera diterbitkan dan hak kepegawaian, termasuk pembayaran gaji yang masih menunggu, dapat segera diproses.

“Sekarang kami sedang berpacu dengan waktu agar SK perpanjangan PPPK Paruh Waktu bisa segera rampung, sehingga hak gaji pegawai yang sempat tertunda bisa langsung dibayarkan,” ujar Dharma.

Perpanjangan tersebut berlaku untuk PPPK-PW dengan kedua TMT, yakni 1 Oktober dan 1 November 2026, untuk masa kontrak satu tahun berikutnya. BKD berharap proses keduanya dapat diselesaikan sehingga administrasi kepegawaian kembali berjalan secara bersamaan.

Anggaran Gaji Sudah Tersedia

Kepastian dari sisi anggaran juga disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Rini Ariasih.

Ia memastikan anggaran untuk pembayaran gaji PPPK-PW sebenarnya telah tersedia hingga Desember 2026. Dengan demikian, persoalan yang terjadi bukan karena tidak tersedianya anggaran gaji.

“Anggarannya ada, sampai dengan bulan Desember 2026. Pada prinsipnya, kami siap membayar selama ada permintaan dari Perangkat Daerah masing-masing,” kata Rini.

Keterangan tersebut memperjelas bahwa setelah persyaratan administrasi dan permintaan pembayaran dari perangkat daerah terpenuhi, BPKAD siap memproses pembayaran sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Dengan kata lain, perbedaan waktu pembayaran yang terjadi saat ini berkaitan dengan status masa kontrak dan penyelesaian administrasi perpanjangan SK, bukan karena pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran untuk membayar hak para PPPK-PW.

Tidak hanya memastikan ketersediaan anggaran hingga akhir 2026, Rini juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan telah menyiapkan anggaran gaji PPPK-PW untuk tahun anggaran 2027.

Menurutnya, anggaran tersebut bahkan telah masuk dalam APBD Murni 2027. Pemerintah daerah selanjutnya akan melakukan penyesuaian apabila terdapat regulasi atau kebijakan baru dari pemerintah pusat terkait PPPK-PW.

“Untuk APBD Murni 2027 sudah dianggarkan. Sambil menunggu regulasi lebih lanjut dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian,” ujarnya.

Kepastian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu, sembari tetap mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah pusat.

Ditargetkan Rampung Dalam Waktu Dekat

Sementara itu, terkait waktu penerbitan SK perpanjangan, Dharma mengatakan BKD menargetkan proses tersebut dapat segera dituntaskan dalam waktu dekat.

Ia mengakui penggunaan SIASN secara nasional oleh seluruh pemerintah daerah membuat lalu lintas akses pada sistem cukup tinggi. Namun, sejauh ini proses yang dikerjakan tim BKD Lampung Selatan berjalan tanpa kendala berarti.

“Kami selalu mentargetkan secepatnya. Ini kan sedang berproses, kita tunggu saja. Mudah-mudahan secepatnya dalam beberapa hari ini,” katanya.

Menurut Dharma, tingginya akses terhadap SIASN dapat memengaruhi kecepatan sistem. Meski demikian, tim BKD terus bekerja untuk memastikan proses perpanjangan SK dapat segera diselesaikan.

“Insyaallah selesai semua karena memang ini tergantung juga karena SIASN diakses seluruh daerah, seluruh Indonesia. Jadi traffic-nya agak tinggi, terkait loading atau percepatan di aplikasi. Tapi sejauh ini dari tim yang bekerja, insyaallah aman, tidak ada kendala,” ujarnya.

Dengan penjelasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan proses pembayaran gaji PPPK-PW tetap berjalan sesuai status TMT, masa kontrak, serta kelengkapan administrasi masing-masing.

Bagi PPPK-PW yang masa kontraknya telah berakhir, pemerintah daerah saat ini memprioritaskan penyelesaian SK perpanjangan agar pembayaran hak gaji dapat segera diproses, sementara anggaran untuk pembayaran hingga akhir 2026 maupun tahun anggaran 2027 telah disiapkan. (KMF)

Jakarta Transsumatera – Investasi bagi daerah bukan sekadar tentang seberapa besar modal yang berhasil masuk, tetapi sejauh mana investasi tersebut mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menciptakan aktivitas usaha baru yang memberi manfaat nyata.

Perspektif inilah yang menjadi perhatian Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama saat menawarkan konsep “kalibrasi kolaborasi” antara pemerintah pusat dan daerah.

Gagasan tersebut disampaikan Egi yang juga Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) saat menjadi narasumber Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Mengoptimalkan Potensi Investasi Daerah Melalui Sinergi dan Kolaborasi Pusat dan Daerah” yang digelar Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, di Ruang Rapat Pontianak, Gedung Suhartoyo Lantai 3, Jakarta Selatan, Rabu (7/10/2026).

Menurut Egi, investasi harus dipandang sebagai sebuah sistem yang utuh. Potensi sumber daya alam yang besar tidak otomatis menjadi daya tarik apabila tidak disertai kepastian tata ruang, lahan, lingkungan, tenaga kerja, infrastruktur, serta regulasi yang sederhana dan pasti.

“Investasi tidak akan menggerakkan suatu daerah hanya karena memiliki potensi alam yang berlimpah. Modal akan hadir di daerah yang memiliki birokrasi sederhana, tidak rumit, dan yang paling penting memberikan kepastian regulasi,” ujar Egi.

Karena itu, ia menilai promosi potensi daerah saja tidak cukup. Pemerintah daerah perlu memastikan kesiapan ekosistem sejak awal, sementara pemerintah pusat diharapkan membantu menyelaraskan sistem, regulasi, dan akses investasi agar berbagai persoalan di lapangan tidak menjadi hambatan bagi pelaku usaha.

Egi menyebut sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, mulai dari kesesuaian data Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), integrasi sistem OSS RBA, hingga proses persetujuan lingkungan. Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah juga membuat pembangunan infrastruktur pendukung investasi tidak selalu dapat mengandalkan APBD.

Dalam konteks itu, Egi menawarkan “kalibrasi kolaborasi” sebagai upaya menyelaraskan kebutuhan pusat dan daerah. Ia mendorong integrasi data spasial secara real-time, penguatan skema pembiayaan kreatif infrastruktur melalui KPBU non-APBD, serta insentif hilirisasi berbasis kinerja bagi daerah yang mampu menghubungkan industri dengan UMKM.

Lampung Selatan, kata Egi, memiliki modal dasar yang kuat untuk dikembangkan. Sekitar 70 persen wilayahnya merupakan kawasan pertanian, memiliki garis pantai sekitar 250 kilometer, serta berada pada posisi strategis sebagai gerbang Pulau Sumatra. Potensi ini menjadi pijakan dalam mengembangkan investasi, terutama sektor pariwisata dan agro.

“Kami tidak ingin investasi yang masuk hanya sekadar masuk, tetapi bagaimana investasi tersebut benar-benar menciptakan impact ekonomi bagi daerah,” kata Egi.

Sejak awal memimpin Lampung Selatan, ia menempatkan pariwisata sebagai salah satu fokus pengembangan, termasuk mendorong konsep pariwisata edukasi berbasis agro yang selaras dengan karakter wilayah sebagai daerah pertanian.

Pemerintah daerah juga terus membenahi infrastruktur dan akses menuju kawasan potensial pariwisata di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.

Melalui forum tersebut, Egi berharap Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat semakin intensif mendampingi pemerintah daerah dalam mengidentifikasi, memetakan, dan mempromosikan potensi investasi. Dukungan itu dinilai penting untuk membuka jejaring yang lebih luas dan mempertemukan potensi daerah dengan investor yang tepat.

“Kalau negara ini ingin investasinya tumbuh besar, harapan kami, Kementerian Investasi bisa turun lebih intensif membantu daerah, memberikan gambaran potensi, membuka akses jejaring, dan memberikan perspektif yang lebih luas bagi kami di daerah,” tuturnya.

Bagi Egi, ukuran keberhasilan investasi pada akhirnya bukan hanya nilai penanaman modal yang tercatat, melainkan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.

Investasi yang terhubung dengan potensi lokal diharapkan mampu memperkuat usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan membuat pertumbuhan ekonomi daerah lebih inklusif serta berkelanjutan. (Kmf)

BENGKULU Transsumatera – Manajemen PTPN I (Persero) Regional 7 memperkuat sinergi dengan Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu melalui kunjungan silaturahmi ke Mapolda Bengkulu, Selasa (6/10/2026).

Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Region Head PTPN I (Persero) Regional 7, Iyan Heryanto, tersebut diterima langsung oleh Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid.

Region Head PTPN I (Persero) Regional 7, Iyan Heryanto, mengatakan kunjungan ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk membangun komunikasi yang lebih intensif dengan aparat penegak hukum.

“Kami sangat berterima kasih atas sambutan hangat Bapak Kapolda. PTPN I (Persero) Regional 7 memiliki wilayah kerja yang luas, termasuk di Bengkulu. Tentu kami tidak bisa berjalan sendiri. Butuh dukungan dan sinergi dengan Polda untuk memastikan operasional, aset, dan karyawan kami aman,” ujar Iyan.

Iyan menjelaskan, tantangan operasional di lapangan cukup kompleks, mulai dari pengamanan lahan, distribusi hasil produksi, hingga potensi gangguan kamtibmas. Karena itu, koordinasi yang baik dengan kepolisian menjadi kunci.

“Kami ingin semua operasional berjalan kondusif. Jika ada persoalan di lapangan, kami bisa segera berkoordinasi dengan jajaran Polda. Sinergi ini juga untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan energi melalui komoditas perkebunan,” tambahnya.

Sementara itu, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid menyambut baik inisiatif PTPN I (Persero) Regional 7. Ia menegaskan komitmen Polda Bengkulu untuk mengawal dunia usaha.

“Kami menyambut baik pertemuan ini sebagai sarana silaturahmi dan bertukar informasi untuk mendapatkan saran masukan yang terbaik. Polda Bengkulu akan terus menjadi mitra strategis PTPN I (Persero). Keamanan investasi dan dunia usaha juga menjadi prioritas kami, karena ini berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” kata Yudhi.

Menurutnya, Polda Bengkulu membuka diri bagi masyarakat dan perusahaan untuk berkomunikasi, pintu terbuka lebar.

“Jangan ragu untuk berkoordinasi. Kami siap mendukung. Mari kita jaga bersama agar Bengkulu tetap aman, nyaman, dan kondusif bagi investor maupun BUMN seperti PTPN I,” pungkas Kapolda.

Pertemuan berlangsung hangat dan diakhiri dengan pertukaran cinderamata serta foto bersama sebagai simbol komitmen sinergi kedua institusi.

BATAM, Transsumatera – PT Jasa Raharja (Persero) mendukung penuh kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem transportasi darat yang selamat, berkeadilan, dan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVII Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA) yang diselenggarakan di Batam – Kepulauan Riau, pada 6–8 Oktober 2026.

Awaluddin menilai pelaku usaha angkutan mempunyai posisi penting dalam membangun budaya keselamatan. Pengelolaan armada, kondisi kendaraan, kompetensi pengemudi, waktu kerja dan istirahat, serta kepatuhan terhadap ketentuan operasional berpengaruh langsung terhadap keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. “Keselamatan tentunya bukan hanya tanggung jawab satu institusi, melainkan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Jasa Raharja, lanjut Awaluddin, terus memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, pemerintah daerah, ORGANDA, operator transportasi, fasilitas kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dijalankan melalui edukasi keselamatan, pemetaan risiko, forum lalu lintas dan angkutan jalan, serta peningkatan kecepatan pelayanan kepada korban kecelakaan.

Upaya tersebut sejalan dengan penguatan transformasi layanan Jasa Raharja dalam ekosistem Danantara, dengan menempatkan kebutuhan dan pengalaman masyarakat sebagai bagian penting dalam peningkatan kinerja perusahaan. “Jasa Raharja tidak hanya hadir setelah risiko terjadi. Kami ingin mengambil peran sebelum, saat, dan setelah kecelakaan melalui upaya pencegahan, pelayanan yang cepat dan tepat, serta pendampingan kepada korban dan keluarga.

Pada akhirnya, seluruh upaya ini bermuara pada satu hal, yaitu memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan layanan yang semakin baik,” ujarnya.Munas XVII ORGANDA mengangkat tema “ORGANDA Menjawab Disrupsi: Kepastian Regulasi, Kesetaraan Usaha, dan Keselamatan Transportasi untuk Angkutan Penumpang dan Logistik Berkelanjutan”.

Pembukaan Munas dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan, Ketua Umum DPP ORGANDA Adrianto Djokosoetono, Sekretaris Jenderal DPP ORGANDA Kurnia Lesani Adnan, dan Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi.

Hadir pula Direktur Utama PT Jasaraharja Putera Abdul Haris, Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Yusuf Nugroho, Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, Direktur Lalu Lintas Polda Kepulauan Riau Gathut Bowo Supriono, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Leo Putra, serta Dewan Pertimbangan DPP ORGANDA Iskar Ismail. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, dalam sambutannya menyampaikan, hubungan pemerintah dengan ORGANDA memiliki akar sejarah yang kuat. ORGANDA lahir pada 1963 melalui keputusan Menteri Perhubungan Darat dan sejak awal menjadi wadah bagi para pengusaha angkutan darat. “ORGANDA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah Kementerian Perhubungan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina dan bersama-sama membesarkan ORGANDA sebagai organisasi yang berintegritas serta menjadi jembatan antara pemerintah dan para pengusaha angkutan darat,” kata Aan. Menurut Aan, ORGANDA memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi pelaku usaha sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam membahas dan menyempurnakan berbagai kebijakan transportasi. Kemitraan tersebut perlu terus dijaga oleh kepengurusan ORGANDA di tingkat pusat maupun daerah.

Ia menambahkan, pembangunan transportasi darat tidak hanya berkaitan dengan penyediaan konektivitas dan aksesibilitas. Keselamatan harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan angkutan penumpang maupun logistik. Berdasarkan data kepolisian yang disampaikan Aan, sebanyak 24.296 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa keselamatan jalan masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak.

“Transportasi harus mampu membangun konektivitas antardaerah dan antarmoda sehingga memberikan akses yang lebih baik bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya. Namun, konektivitas tersebut harus dibangun dengan mengutamakan keselamatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ORGANDA Adrianto Djokosoetono mengatakan, ORGANDA hadir sebagai perwakilan pengusaha angkutan penumpang dan barang. Organisasi tersebut memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepastian berusaha, kesetaraan perlakuan, serta kebijakan yang dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Menurut Adrianto, peran ORGANDA tidak berhenti pada penyampaian aspirasi kepada pemerintah pusat. Struktur organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harus mampu membangun hubungan yang harmonis dan konstruktif dengan pemerintah daerah. “ORGANDA harus menjadi mitra pemerintah di setiap tingkatan. Kita tidak hanya menyampaikan persoalan, tetapi juga harus aktif berdiskusi, berkolaborasi, dan ikut menghasilkan solusi yang dapat diterapkan,” kata Adrianto.

Ia berharap Munas XVII ORGANDA menghasilkan kepengurusan dan rekomendasi yang mampu menjawab perubahan sektor transportasi secara konkret. ORGANDA juga diharapkan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang melindungi kepentingan pelaku usaha tanpa mengurangi standar keselamatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. (*)

BANDAR LAMPUNG Transsumatera —- Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kepemimpinan perempuan melalui peningkatan kapasitas, kaderisasi, serta perluasan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam ruang pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Lampung M. Firsada dalam acara Musyawarah Daerah (Musda) V Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Lampung di Hotel Akar, Bandar Lampung, Selasa (6/10/2026).

Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua TP-PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Mirza dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Lampung Agnesia Bulan Marindo.

Membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Firsada menyampaikan apresiasi kepada KPPI Provinsi Lampung yang selama ini konsisten menjaga ruang perjuangan perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan daerah.

Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam politik tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka atau persentase, tetapi lebih jauh memastikan perempuan memiliki kesempatan, kapasitas, dan keberanian untuk hadir dalam ruang pengambilan keputusan.

“Target keterwakilan perempuan dalam politik harus kita lihat sebagai pintu masuk untuk membangun kepemimpinan yang lebih inklusif. Kita ingin semakin banyak perempuan Lampung yang duduk di lembaga legislatif, hadir dalam pemerintahan, memimpin organisasi, menjadi pengambil kebijakan, dan mengambil bagian dalam menentukan arah pembangunan,” ujarnya.

Firsada menekankan bahwa upaya meningkatkan keterwakilan perempuan membutuhkan proses yang berkelanjutan, salah satunya melalui kaderisasi.

Karena itu, KPPI diharapkan tidak hanya menjadi ruang konsolidasi bagi perempuan yang telah aktif dalam politik, tetapi juga menjadi wadah pendidikan dan kaderisasi bagi perempuan muda Lampung.

“Perempuan muda harus diberi kesempatan untuk belajar politik sejak dini. Bukan politik dalam pengertian sempit, tetapi politik sebagai proses memahami persoalan masyarakat, memahami kebijakan publik, menyampaikan gagasan, membangun komunikasi, dan mengambil tanggung jawab untuk kepentingan bersama,” katanya.

Firsada mengatakan Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan dan pemberdayaan.

Upaya tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan agenda penguatan kepemimpinan perempuan.

Perempuan yang memiliki pendidikan dan keterampilan, lanjutnya, akan memiliki posisi yang lebih kuat untuk menentukan masa depan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan.

Selain itu, Firsada mendorong KPPI untuk turut memperkuat literasi digital dan literasi politik, khususnya bagi perempuan muda.

“Jangan sampai perempuan hanya menjadi konsumen informasi di media sosial. Perempuan juga harus mampu menjadi pihak yang memahami, mengolah, menyampaikan, dan menggunakan informasi untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Firsada berharap Musda V KPPI Lampung menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi, mengevaluasi perjalanan kepengurusan, menyusun program kerja yang konkret, serta membangun komitmen bersama dalam meningkatkan kontribusi perempuan dalam pembangunan Lampung.

Sementara itu, Ketua DPD KPPI Provinsi Lampung Nenden Tresnanursari menyampaikan bahwa Musda V menjadi momentum berakhirnya masa kepengurusan DPD KPPI Provinsi Lampung periode 2021–2026 sekaligus menjadi awal bagi kepengurusan periode 2026–2031.

Nenden berharap proses pergantian kepemimpinan dapat tetap menjaga kebersamaan, kekeluargaan, dan soliditas organisasi.

“Siapa pun yang nantinya menjadi pemimpin DPD KPPI periode 2026–2031, mari kita dukung bersama. Karena ini merupakan tanggung jawab dan kecintaan kita terhadap organisasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Musda V KPPI Lampung menjadi forum tertinggi organisasi yang dilaksanakan setiap lima tahun.

Sejumlah agenda dibahas dalam Musda, mulai dari evaluasi dan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya, demisioner, perumusan program umum organisasi, penyusunan rekomendasi Musda V, hingga suksesi kepemimpinan untuk periode mendatang.

Nenden menegaskan, KPPI merupakan wadah perempuan politik lintas partai yang memiliki visi untuk menjadi pelopor gerakan perempuan politik dalam memperjuangkan hak-hak politik perempuan serta mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera.

Adapun fokus KPPI mencakup edukasi politik, mendorong representasi dan keterwakilan perempuan, advokasi kebijakan publik, serta membangun sinergi, kolaborasi, dan jejaring.

Nenden berharap kepengurusan berikutnya dapat melanjutkan sekaligus memperkuat perjuangan KPPI dalam meningkatkan peran perempuan dalam kehidupan politik dan pembangunan di Provinsi Lampung.(*)

KEPULAUAN RIAU, Transsumatera – Tim Pembina Samsat Nasional terus mendorong penguatan sinergi dan strategi optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kepulauan Riau (Kepri). Langkah tersebut dilakukan salah satunya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Samsat Kepulauan Riau dengan tema “Arah Kebijakan dan Strategi Optimalisasi PKB dan BBNKB serta Penguatan Sinergi Tim Pembina Samsat dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah” yang digelar di Kepulauan Riau, Senin (5/10/2026).

Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, Komisaris Utama PT Jasa Raharja (Persero) Irjen Pol. (Purn) Aan Suhanan, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Muhammad Awaluddin, Direktur Operasional PT Jasa Raharja (Persero) Ariyandi, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Abdullah, Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Narutomo, dan sejumlah pejabat terkait. Komisaris Utama Jasa Raharja, Irjen Pol. (Purn) Aan Suhanan, mengatakan, kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memiliki keterkaitan dengan ekosistem keselamatan transportasi.

Menurutnya, kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya tertib dan patuh terhadap aturan di bidang transportasi. “Karena keselamatan transportasi ini sangat ditentukan oleh kepatuhan, salah satunya kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Ketika masyarakat sudah patuh terhadap pengesahan STNK, pembayaran SWDKLLJ, pembayaran pajak, ini sudah bisa dipastikan masyarakat tersebut patuh terhadap aturan yang ada,” ujar Aan.

Ia menyebutkan, berdasarkan data Jasa Raharja, tingkat kepatuhan kendaraan secara nasional masih berada di bawah 50 persen. Sementara di Kepri, tingkat kepatuhan tercatat 47,24 persen, dari sekitar 800.000 kendaraan. Sementara itu, Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin, menyampaikan bahwa hingga September 2026 Jasa Raharja telah menyerahkan santunan sekitar Rp2,60 triliun secara nasional. Khusus di Kepri, santunan yang telah diserahkan mencapai Rp18,75 miliar. 2

“Namun kami tidak melihat angka ini tentu, tapi kami melihat kehadiran Jasa Raharja dalam ekosistem keselamatan transportasi, ini yang sangat penting buat kami. Mudah-mudahan dengan angka ini juga bisa memotivasi seluruh stakeholder yang ada di Kepri,” ujarnya. Awaluddin menambahkan, peningkatan kepatuhan membutuhkan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik masyarakat.

Ia mencontohkan adanya kelompok masyarakat yang belum memahami kewajiban membayar pajak kendaraan maupun melakukan pengesahan STNK setelah membeli kendaraan. “Tentunya, edukasi dan sosialisasi perlu terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak dan menyesuaikan pendekatan dengan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran,” imbuhnya. Sekretaris Daerah Kepulauan Riau Misni menyampaikan bahwa optimalisasi perpajakan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga mencakup kualitas pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kesadaran wajib pajak terhadap hak dan kewajibannya.

Menurutnya, keberhasilan Samsat tidak cukup hanya diukur dari besarnya penerimaan pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan masyarakat. “Keberhasilan Samsat ini tidak hanya diukur dari masyarakat yang terkumpul, tetapi juga bagaimana dari pelayanan pajak yang kita berikan. Tadi kami sudah menerima tentunya saran masukan dan ini menjadi upaya perbaikan kami dari sisi pemerintah agar masyarakat yang membayar pajak ini merasa nyaman,” ujar Misni.

Ia menambahkan, kondisi Kepri sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pola sosialisasi dan pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah. Karena itu, peran pemerintah kabupaten/kota menjadi semakin penting dalam mendorong kepatuhan pajak. Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja daerah di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Ia mengatakan, PKB dan BBNKB merupakan salah satu sumber kontribusi penting bagi pendapatan pemerintah provinsi sehingga perlu terus dioptimalkan, termasuk di Kepulauan Riau.

“Pendapatan dengan kontribusi terbesar di provinsi itu di PKB dan BBNKB. Jadi penting sekali kita untuk mengoptimalkan PKB dan BBNKB di semua provinsi, termasuk di Kepulauan Riau,” ujar Agus. Menurutnya, penerapan opsen pajak juga membuat pemerintah kabupaten/kota memiliki peran yang lebih besar dalam mengoptimalkan penerimaan. Kabupaten/kota memperoleh bagian penerimaan secara langsung sehingga diperlukan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. “Dengan daerah kabupaten/kota dengan model opsen yang ada sekarang, inilah yang mengharuskan sinergi dan kolaborasi. Karena kalau dulu tidak pakai opsen, kabupaten/kota menunggu pembagian atau bagi hasilnya dari provinsi. Kalau sekarang kabupaten/kota langsung dapat bagian dari provinsi. Oleh karena itu kabupaten/kota juga harus aktif,” ujarnya. Ia menambahkan, sejumlah daerah juga telah membangun kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota melalui skema co-sharing untuk memperkuat optimalisasi penerimaan. 3

Salah satu rangkaian dalam kegiatan Rakor Samsat tersebut adalah kunjungan lapangan ke Samsat Batam Centre. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan Samsat, sekaligus penguatan sinergi antarinstansi dalam mendukung kemudahan pelayanan dan peningkatan kepatuhan masyarakat. Melalui Rakor Samsat Kepri dan kunjungan lapangan tersebut, Tim Pembina Samsat Nasional mendorong agar penguatan pelayanan, edukasi masyarakat, validasi data, serta kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, dan Jasa Raharja terus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memperkuat penerimaan daerah dan keberlanjutan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas. (*)

BOGOR Transsumatera — PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional 2 memfasilitasi pengembangan hasil penelitian Dr. Siti Nikmatin dari IPB University dalam mengolah tandan kosong (tankos) kelapa sawit menjadi berbagai produk berbasis komposit ramah lingkungan (green composite).

Penelitian tersebut telah dirintis Siti sejak 2015 dengan memanfaatkan serat tandan kosong yang berasal dari limbah pabrik kelapa sawit PTPN I Regional 2 (Eks. PTPN VIII) di Cikasungka, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pengembangan penelitian dilakukan melalui Laboratorium Fakultas MIPA Departemen Fisika IPB University dan Pusat Studi Sawit IPB. Dari penelitian tersebut, serat tandan kosong kemudian dikembangkan menjadi material biomaterial bernilai tambah untuk berbagai kebutuhan, antara lain helm pengaman (safety helmet), sepatu, sandal, produk fesyen, hingga rompi antipeluru.

Ditemui di Bogor, Selasa (6/10/2026),

Siti Nikmatin mengatakan pengembangan tersebut berawal dari potensi tandan kosong yang belum dimanfaatkan secara optimal. Melalui serangkaian penelitian dan pengujian laboratorium, timnya mengembangkan formula untuk mengolah serat tandan kosong menjadi material komposit.
Material tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi berbagai produk fungsional untuk kebutuhan industri maupun masyarakat.
“Kami bisa membuat helm, sepatu, sandal, dan beberapa produk lainnya dari green composite. Kemudian ada komunikasi dengan PTPN I Regional 2 yang memiliki bahan baku tandan kosong. Dari situ kami membuat kesepakatan bersama untuk mengembangkan hasil penelitian menjadi produk industri manufaktur,” kata Siti.

Menurut Siti, kolaborasi tersebut tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjadi model sinergi antara perguruan tinggi dan dunia usaha dalam mendorong hilirisasi hasil riset.
Dalam kerja sama tersebut, PTPN I Regional 2 memberikan dukungan pembiayaan untuk pengembangan dan produksi sejumlah produk yang dibutuhkan perusahaan. Hasilnya kemudian diwujudkan dalam bentuk produk inovatif berbasis green composite.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada PTPN I Regional 2 atas kerja sama ini. Dukungan tersebut memungkinkan hasil penelitian kami ditindaklanjuti menjadi produk. Saat ini kami terus mencari formula yang paling tepat agar produk semakin kompetitif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk mendukung pengembangan produk, IPB University melalui Dr. Siti Nikmatin bekerja sama dengan startup company PT Material Data Space (MDS) dan PT Interstisi Material Maju (IMM) sebagai entitas operasional.
Hingga saat ini, PT MDS dan PT IMM telah memproduksi ribuan helm pengaman serta sejumlah produk fesyen dan perlengkapan sesuai kebutuhan dan pesanan PTPN.
Siti mengatakan, teknologi yang dikembangkan telah siap untuk menerima pesanan berbagai produk, meskipun produksinya belum dilakukan secara kontinu dalam skala industri.
“Produksi sudah bisa dilakukan dalam skala besar, tetapi saat ini masih berdasarkan PO (purchase order). Untuk helm pesanan PTPN I jumlahnya sudah cukup banyak. Begitu juga produk pelindung diri seperti rompi antipeluru yang memenuhi standar Polri, telah kami produksi dalam skala terbatas,” katanya.
Ia berharap dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan dunia usaha, dapat mempercepat pengembangan hasil riset tersebut sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas.
Dari sisi kualifikasi, Siti menyebut helm berbahan serat tandan kosong yang dikembangkan telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sementara material antipeluru kaliber 9 x 19 mm telah memperoleh sertifikat dari Dislitbang AD pada 2025.
Menurutnya, seluruh produk tersebut dikembangkan dengan pendekatan green composite karena menggunakan serat berbasis bahan nabati.
“Produk-produk ini telah melalui berbagai pengujian sesuai standar yang dipersyaratkan. Dari sisi biaya, material yang kami kembangkan juga memiliki potensi lebih kompetitif dibandingkan komposit yang beredar di pasaran,” ujarnya.
Direktur Utama PTPN I (Persero) Abdul Rivai Ras mengatakan, kolaborasi dengan IPB University merupakan bagian dari upaya perusahaan mendorong hasil riset dan inovasi agar tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dan memberikan manfaat nyata.
“Bagi PTPN I, pemanfaatan tandan kosong ini bukan sekadar mengolah limbah, tetapi bagaimana mengubah sesuatu yang sebelumnya belum memiliki nilai tambah menjadi material komposit yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan industri dan masyarakat. Ini sejalan dengan semangat hilirisasi, ekonomi sirkular, dan pengembangan inovasi berbasis sumber daya yang kita miliki,” ujar Abdul Rivai Ras.
Menurutnya, sinergi antara PTPN I, perguruan tinggi, dan pelaku industri perlu terus diperkuat agar inovasi dapat berkembang dari tahap penelitian menuju penerapan dan komersialisasi.
“Kami ingin membangun ekosistem kolaborasi yang menghubungkan riset, industri, dan kebutuhan pasar. Ketika inovasi mampu menghasilkan produk yang kompetitif, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat lebih luas, di situlah nilai strategis sebuah kolaborasi benar-benar hadir,” kata Abdul Rivai Ras.