Jakarta, Transsumatera —
Setelah melakukan diskusi bersama
Kementerian/Lembaga sebagai regulator, Jasa Raharja kembali menggelar Focus
Group Discussion (FGD) untuk membahas rencana penerapan kebijakan santunan
yang selektif terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas. FGD kali ini dilaksanakan
bersama para stakeholder dan pengamat transportasi di Ballroom Gedung Jasa
Raharja, Jakarta, pada Rabu (07/08/2024).

Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menyampaikan bahwa kegiatan
tersebut merupakan salah satu tahapan sebelum kebijakan santunan selektif terhadap
penyebab kecelakaan lalu lintas benar-benar diterapkan. “Kita ingin menerapkan
kebijakan yang terukur untuk memberikan rasa keadilan, sehingga masukan dari
seluruh pihak sangat penting,” ujarnya.
Wacana kebijakan santunan yang selektif terhadap penyebab kecelakaan lalu lintas
ini bertujuan untuk mendidik dan mengubah perilaku masyarakat agar lebih tertib dan
aman dalam berlalu lintas. Aturan ini dinilai sebagai salah satu solusi untuk
meningkatkan kepatuhan, ketertiban, dan mengubah perilaku pengendara agar sadar
berkeselamatan.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Tory Damantoro, berpendapat
bahwa selama ini Jasa Raharja telah berperan sebagai representasi negara bagi
masyarakat Indonesia. “Kami mengusulkan agar pemberian santunan dengan
kebijakan selektif dapat dibedakan untuk memberikan kepastian hukum,” ujarnya.
Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, melihat
bahwa Jasa Raharja berperan sebagai pelaksana jaminan sosial. “Sehingga
pemberian santunan dengan pengecualian perlu dipertimbangkan lebih lanjut,”
ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari UGM, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H.,
M.Hum mendukung penerapan kebijakan santunan yang selektif terhadap penyebab
korban kecelakaan lalu lintas. Menurutnya, selalu ada unsur peran pemerintah dalam
suatu kebijakan sehingga timbulnya korban, maka wajar pemerintah juga memberikan
santunan. “Namun, perlu ada penjelasan yang memberikan pembeda atas besaran
santunan dengan ukuran yang jelas,” ucapnya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring, dan
Evaluasi DJSN, Indra Budi Sumantoro; jajaran Direksi IFG, Pantro Pander Silitonga
dan Rizal Ariansyah; Komisaris dan Direksi Jasa Raharja; Direktur Utama Asabri
(Persero), Wahyu Suparyono; Deputi Bidang Kepatuhan dan Hukum BPJS
Ketenagakerjaan, Suirwan; Deputi Bidang Kebijakan Pelayanan Program BPJS
Ketenagakerjaan, Woro Ariyandini; dan perwakilan PT Taspen.

Selain itu, turut hadir pula Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT),
Soerjanto Tjahjono; Pakar Transportasi, Felix Iryantomo; Azas Tigor Nainggolan; Ki
Darmaningtyas; serta sejumlah pakar lainnya, termasuk Prof. Dr. Marcus Priyo
Gunarto, S.H., M.Hum; Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si; dan Prof. Dr. dr. Agus
Purwadianto, Sp.FM(K)., DFM., S.H., M.Si. (*)