Bandarlampung Transsumatera.id – Komisi V DPR RI menilai ada permasalahan dalam proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Bandarlampung yang merupakan proyek strategis nasional (PSN).

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw yang juga memimpin rombongan anggota Komisi V meninjau reservoir PDAM Way Rilau Kota Bandarlampung di Jalan ZA Pagar Alam, Rajabasa, Kamis (27/1).

Kunjungan tersebut disambut Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana dan Direktur PDAM Way Rilau, Suhendar Zuber bersama sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

“Menurut kami, ada kejanggalan bisnis yang perlu harus diperbaiki ke depan. Makanya sampai saat ini ada nilai kerugian PDAM Way Rilau,” kata Roberth Rouw.

Dalam dokumen yang disampaikan Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana kepada rombongan Komisi V DPR RI, pemkot menyampaikan poin-poin permasalahan proyek pembangunan SPAM Bandarlampung.

1. Pemasangan sambungan rumah (SR) oleh PDAM Way Rilau tidak berjalan sesuai rencana karena keterlibatan pemasangan dalam pembangunan jaringan perpipaan.
2. Tahun pertama target pemasangan 14.000 SR hanya terealisasi 4.934 SR atau 35%.
3. Tahun pertama tagihan Air Curah per bulan mencapai Rp2 miliar dan terbayar Rp500 juta.
4. Tahun kedua tagihan Air Curah per bulan bertambah mencapai Rp3,6 miliar.
5. Sampai Desember 2021, total tagihan Air Curah sebesar Rp26.939.148.529. PDAM Way Rilau sudah membayar sebesar Rp5.104.700.514 dan terhutang Rp21.834.448.015.

Sehingga pada tahun 2021, PDAM Way Rilau mengalami kerugian akibat besarnya tagihan Air Curah sebesar Rp12.787.739.164.

Menurut Roberth Rouw, sambungan air ke rumah-rumah warga membutuhkan waktu dan dilakukan secara bertahap.

“Ada jenjang-jenjang waktu, karena tidak mungkin suatu proyek selesai langsung bisa, ini kan di hulu dan hilir beda. Penyambungan ke konsumen itu kan perlu waktu. Bukan ujug-ujug di atas selesai maka air keluar, bayar,” kata dia.

Roberth Rouw menjelaskan, kerugian tersebut ditimbulkan karena tidak tercapainya target pembangunan sambungan rumah oleh PDAM Way Rilau.

“Menurut kami perlu harus diluruskan, ke depan, tidak boleh terjadi seperti itu. Harus dievaluasi lagi, apalagi negara ini dalam kondisi Covid-19, keuangannya sangat memprihatinkan,” kata dia.

Roberth Rouw berjanji, poin-poin permasalahan tersebut akan menjadi catatan khusus dalam rapat komisi bersama pemerintah.

“Kerugian itu sama-sama kita tangani karena air adalah sumber kehidupan masyarakat,” papar dia.

Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana berharap SPAM Bandarlampung bisa menyalurkan air bersih ke seluruh masyarakat.

“Mungkin kemarin miskomunikasi, yang penting sekarang uneg-uneg dari pemerintah kota sudah diterima,” kata dia.

Direktur PDAM Way Rilau, Suhendar Zuber, menambahkan SPAM Bandarlampung sebagai proyek strategis nasional dibiayai oleh APBN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, air minum.

“Kota Bandarlampung hanya tuan rumah tapi masalahnya dari PUPR selalu mengatakan PJPK-PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama). PDAM ini kan di hilir,” ujar dia.

PDAM Way Rilau selaku PJPK, lanjut Suhendar, terkendala anggaran yang terdampak bencana non alam Covid-19.

“Semua lini, semua level enggak ada yang enggak kena. Hampir semua daerah kolaps APBD-nya, defisit,” kata dia.

Suhendar menjelaskan, Pemkot dan PDAM Way Rilau Bandarlampung telah melakukan upaya seperti mengajukan DAK melalui Kementerian PUPR sebesar Rp27,9 miliar namun terealisasi hanya Rp4,3 miliar.

Kemudian menagih hadiah dana pembangunan sebesar Rp20 miliar yang hingga saat ini tak kunjung terealisasi. Hadiah tersebut atas keberhasilan Pemkot Bandarlampung meraih penghargaan Kota Terbaik Pelaksana KPBU SPAM Tahun 2018.

“Kalau Pemda tidak dibantu bagaimana mungkin. Mudah-mudahan dari Komisi V dan Pak Direktur Air Minum tadi bisa terealisasi,” jelas dia.

Anggota Komisi V DPR RI Dapil Lampung II, Tamanuri berjanji akan menuntaskan permasalahan proyek pembangunan SPAM Bandarlampung.

“Tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan asal kita bisa duduk bersama-sama. Ini harus. Kalau sudah selesai, oke, ada 60.000 rumah tangga yang bisa dialiri,” ujar politikus Partai NasDem ini.

Dikutip dari laman Kementerian PUPR, proyek pembangunan SPAM Bandarlampung dimulai pada 28 November 2020 dan ditargetkan selesai pada tahun 2022.

SPAM Bandarlampung merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara Pemkot Bandarlampung melalui PDAM Way Rilau sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dengan PT Adhya Tirta Lampung selaku Badan Usaha.

Proyek senilai Rp1,3 triliun bersumber dari APBN dikerjakan oleh PT Minarta dan PT Gemilang (KSO) sebagai Kontraktor Pelaksana.

SPAM Bandarlampung senilai Rp1,3 triliun terdiri dari Rp485 miliar dari badan usaha, Rp258,8 miliar sebagai VGF, Rp300 miliar dari APBN Kementerian PUPR, Rp150 miliar dari APBD Kota Bandarlampung, dan Rp131 miliar dari BUMD. (dk)