LAMPUNG SELATAN (TRANS) – Forum UPK DAPM Lampung Selatan Menggelar Rakor Perdana tahun 2022 se Kabupaten Lampung Selatan.
Rakor yang memang menjadi agenda rutin forum DAPM.lamsel ini juga membahas adanya wacana pemerintah untuk Menjadikan Lembaga DAPM menjadi Bumdesma menjadikan Pertanyaan bagi para Ketua UPK DAPM yang tergabung dalam Forum DAPM Lampung Selatan.
Kegiatan Yang di laksanakan di Room meeting Negeri Baru Resot (NBR) Kalianda pada,Kamis (6/1/2022) diikuti oleh para Ketua UPK DAPM se Lampung Selatan.
Tampak Hadir Plt.Kadis DPMD Lampung Selatan Erdiansyah,TA Kabupaten, Ketua Forum DAPM Lampung selatan M.Nur Aidi,SE, Ketua Badan Penasehat Syaifulloh Musa Beserta Pengurus.
Plt Kadis PMD Lampung Selatan Erdiansyah dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa Koordinasi eks PNPM selama ini hanya sampai di kecamatan tapi tidak sampai di PMD.
Oleh karena hal tersebut hari ini menjadi awal pintu masuk kami PMD di dalam DAPM ini
Terkait DAPM ini, saya yakin dan percaya apa yang sudah di lakukan selama ini saya Apresiasi” karena semua butuh Perjuangan, dimasa pandemi masih bisa bertahan malah cenderung berkembang, ini luar biasa” ungkap Erdi.
Kedepan, saya membuka diri atau kita jadwalkan untuk pertemuan rutin antara PMD dan DAPM.
” Saya juga sempat mendengar untuk pelaporan PNPM atau DAPM ini Kemana ke pemerintahannya, karena memang tidak diatur secara tegas, tidak ada dasarnya PMD juga memanggil DAPM
Mungkin ketika tahu 2015 dulu dikecamatan di atur oleh MAD Sebagai forum tertinggi, tidak ada pelaporan secara khusus.
Artinya pintu masuk kami PMD adalah permendes ini,dimana permendes mengamanatkan kepada PMD, maka mari kita saling membuka diri” ucapnya.
Adanya kehawatiran para peserta Rakor erdiansyah mengatakan sangat memaklumi hal tersebut, dari beberapa hal tersebut akan menjadi PR untuk kami sampaikan kepada pak Bupati untuk seperti apa solusinya.
Niat Pemerintah atau Pak Presiden Kaminyakin Baik, dimana saat ini pak presiden sedang fokus pada pemulihan ekonomi nasional untuk penuntasan ekonomi terutama pada masyarakat ekonomi produktif.
Saat ditanya terkait kekhawatiran para pelaku DAPM, Erdiansyah menegaskan, ” nanti akan kita kaji terlebih dulu secara bersama sama, kita cari yang terbaik dan saya yakin niatnya semua baik, pada intinya dana masyarakat ini adalah untuk Kemanfaatan masyarakat miskin produktif apalagi disaat pandemi seperti ini dalam rangka pemulihan ekonomi.
Pada rakor tersebut salah satu peserta yaitu ketua DAPM Bakauheni Subagiyo menyatakan keberatan kalaupun DAPM akan bertranspormasi menjadi Bumadesma,
Bukan tanpa Alasan rasa keberatan tersebut, mengingat betapa perjuangan membangun pengembangam DAPM tersebut bahkan syukur di masa pandemi covid dimana ekonomi masyarakat anjlok, namun kita masih bisa bertahan, jadi tolong hal tersebut untuk dapat dikaji terlebih dulu” ujarnya.
Hal senada juga di pertegas oleh Ketua DAPM Kecamatan Jati Agung, Sanjaya yang mengatakan bahwa, selama ini DAPM sudah mulai berkembang dan kami merasa tidak pernah ada pembinaan dari pihak Pemerintah dimana kurang lebih 7 tahun DAPM belum pernah ada pembinaan dari PMD sendiri.
” kami mohon DAPM tetap DAPM saja jangan di transformasi menjadi BUMDESMA.
” Kalau Bumdesma mau di bentuk ya monggo silahkan di bentuk, tapi DAPM tak perlu menjadi Bumdesma”tukasnya
Sementara Ketua Forum DAPM Lampung Selatan M.Nur Aidi,SE memberikan kesimpulan Bahwa forum DAPM akan membentuk Tim Kecil untuk membahas hal tentang bisakah DAPM bertranpormasi Menjadi Bumdesma tersebut.
Menurut Nuraidi, tentunya semua butuh pengkajian terlebih dahulu, duduk bersama dulu, seperti apa dan bagaimananya tentu harus di musyawarahkan terlebih dulu”ungkapnya
” kami forum DAPM akan bentuk tim kecil yang akan membahas dan mengkaji hal tersebut”
Kami atas nama Forum DAPM lampung Selatan saat ini menyatakan bahwa kami Menolak dan meminta Penangguhan rencana tersebut hingga dua tahun kedepan terkait Tranformasi DAPM menjadi Bumdesma”.pungkasnya.(Sustari)
